Bulan: Januari 2018

DAMPAK DARI AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI INTERNAL PERUSAHAAN

Untuk saat ini, jenis organisasi perusahaan apapun sudah mulai banyak yang membicarakan tentang akuntansi lingkungan. Konsep dari akuntansi lingkungan sendiri sangat perlu untuk diterapkan dalam satu sistem yang sedang dijalankan oleh suatu organisasi perusahaan, karena  selain sangat berguna untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, konsep seperti ini juga berhubungan erat dengan bagaimana kondisi lingkungan saat ini.

Sudahkah Organisasi Perusahaan Anda Menjalankan Akuntansi Lingkungan?

Sebelum kita akan membahas tentang permasalahan yang lebih jauh, maka alangkah lebih baiknya apabila kita memahami terlebih dahulu tentang apa itu akuntansi lingkungan?

Sejarah Sesungguhnya dari Akuntansi Manajemen Lingkungan (Akuntansi Lingkungan)

Awalnya konsep akuntansi manajemen lingkungan mulai berkembang di Eropa sejak tahun 1970  an yang di dasarkan pada semakin banyaknya tekanan dari berbagai lembaga non pemerintah, serta semakin meningkatnya kesadaran akan lingkungan dari kalangan masyarakat luas yang terus mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan terhadap lingkungan, bukan hanya sekedar menjadikan kegiatan proses industry demi keuntungan bisnisnya semata.

Kemudian komite dari IASC terus mengembangkan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional pada sekitar pertengahan tahun 1990 an , yang mana di dalamnya sudah termasuk tentang pengembangan akuntansi lingkungan serta audit terhadap hak-hak asasi manusia. Standar dari industry pun juga ikut berkembang dan auditor professional seperti AICPA pun juga mengeluarkan prinsip-prinsip yang bersifat universal tentang audit lingkungan. Lalu, The Environmental Agency/MOE juga ikut ambil bagian untuk mengeluarkan panduan terhadap akuntansi lingkungan pada bulan Mei sekitar tahun 2000 an yang kemudian terus disempurnakan kembali pada tahun 2002 dan 2005 lalu.

United States Environmental Protection Agency (USEPA) berpendapat bahwa akuntansi manajemen lingkungan terbagi ke dalam dua macam dimensi utama, yaitu:

1. Akuntansi manajemen lingkungan merupakan biaya yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi perusahaan secara menyeluruh (biaya pribadi).

2. Akuntansi lingkungan meliputi segala biaya-biaya secara individu, masyarakat maupun lingkungan dari suatu organisasi, walaupun informasi yang telah dihasilkan memiliki tujuan yang lain, misalnya tentang pelaporan eksternal.

Menurut USEPA, akuntansi lingkungan merupakan suatu proses untuk pengidentifikasian, pengumpulan serta penganalisaan berbagaai informasi tentang biaya serta kinerja dengan tujuan agar dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan organisasi.

Pendapat lain tentang akuntansi lingkungan menurut The International Federation of Accountants (1998), yaitu sebuah pengembangan manajemen lingkungan serta seluruh kinerja ekonomi dan implementasinya mulai dari lingkungan yang tepat sampai dengan hubungan sistem akuntansi serta prakteknya.

Tujuan dari Dibuatnya Konsep Akuntansi Manajemen Lingkungan

Tujuan utama dari dibuatnya konsep ini adalah untuk membantu dalam meningkatkan jumlah informasi terkait bagi mereka yang membutuhkannya maupun yang dapat menggunakannya. Dan tujuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan, yaitu: termasuk dengan kepentingan oranisasi publik yang bersifat lokal.

Selain diatas, tujuan lain dari dikembangkannya akuntansi lingkungan adalah:

• Sebagai alat utama dari manajemen lingkungan.
• Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak masyarakat.

Sehingga secara garis besar penggunaan konsep dari akuntannsi manajemen lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi permasalahan lingkungan yang sedang di hadapinya, dengan tujuan agar dapat semakin meningkatkan efisiensi terhadap pengelolaan lingkungan dengan cara melakukan penilaian dari kegiatan lingkungan yang berasal dari sudut pandang biaya serta manfaat maupun efeknya.

Akuntansi manajemen lingkungan bisa diterapkan oleh berbagai jenis perusahaan dengan harapan agar mampu menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya serta dampak dari perlindungan lingkungan.

Berikut ini merupakan beberapa panduan yang diharapkan agar dapat menjamin terhadap pengungkapan informasi yang di ambil pada saat melakukan pertimbangan tentang apa saja kebutuhan dari stakeholder agar berhasil dalam penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan, yaitu:

1. Manajemen perusahaan harus memperhatikan tentang kesesuaian evaluasi yang dibuat pada perusahaan dengan dampak pada lingkungan yang akan disebabkannya.
2. Manajemen perusahaan juga harus dapat menentukan apa saja yang akan menjadi targetnya dengan cara mengidentifikasi faktor utama yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan perusahaan dan menyusun perencanaan agar dapat mengurangi pengaruhnya pada lingkungan tersebut.
3. Memilih alat ukur yang sesuai untuk menentukan permasalahan lingkungan.
4. Menetapkan target pada setiap segmen dengan jalan melakukan penilaian secara administrasi.
5. Mengukur setiap divisi perusahaan dengan menghasilkan segmen akuntansi.
6. Melakukan analisis kinerja dengan tujuan agar mampu menghasilkan segmen akuntansi yang bisa mendukung prestasi manajemen lingkungan pada setiap divisi.

Fungsi dan Peran Akuntansi Manajemen Lingkungan

1. Fungsi Internal Organisasi Perusahaan.

Fungsi yang berhubungan dengan pihak-pihak internal dari perusahaan itu sendiri. Termasuk dengan sistem informasi lingkungan perusahaan, maka fungsi internal akan semakin memungkinkan dalam pengaturan biaya konservasi lingkungan serta untuk melakukan analisis biaya dari berbagai kegiatan konservasi lingkungan yang lebih efektif dan efisien serta harus sesuai dengan pengambilan keputusan. Sehingga diharapkan dari fungsi ini dapat digunakan oleh pihak manajemen saat berhubungan dengan unit-unit bisnis lain.

2. Fungsi Eksternal (Luar Organisasi Perusahaan).

Adalah fungsi yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan. Fungsi ini akan memberikan kewenangan bagi perusahaan dalam mempegaruhi pengambilan keputusan stakeholders, misalnya seperti pelanggaran, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi. Sehingga perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan informasi manajemen perusahaan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya terhadap pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya dengan harapan dapat berfungsi dan berarti bagi perusahaan untuk memenuhi pertanggungjawaban dan transparansi terhadap para stakeholders dalam kepastian dari suatu evaluasi dari kegiatan konservasi lingkungan.

Kesimpulannya adalah:

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya akuntansi lingkungan, maka akan semakin mendukung pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis internal manajerial, karena akuntansi lingkungan akan membantu perusahaan lainnya untuk semakin meningkatkan keyakinan serta kepercayaan mereka terhdap penilaian yang lebih adil.

Akuntansi lingkungan sangat penting untuk dipertimbangkan karena akuntansi manajemen lingkungan merupakan bidang yang akan terus berkembang dalam mengidentifikasikan pengukuran serta mengkomunikasikan biaya yang aktual pada perusahaan maupun dari dampak potensial terhadap lingkungan.

Maka dari itu, organisasi perusahaan harus membuat konsep tentang akuntansi lingkungan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sehingga ada baiknya untuk mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi lingkungan agar dapat mengambil langkah yang lebih tepat untuk menjaga serta melestarikan lingkungan bersamaan dengan kelancaran dari bisnis yang dijalankan.

Apabila membutuhkan software Accounting, HRD dan Payroll, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

 

 

MENGAPA KITA BAYAR PAJAK? UNTUK APA PAJAK BAGI NEGARA? DI ARTIKEL INI JAWABANNYA

Setiap orang pastinya sudah mengenal pajak, apalagi para pengusaha. Sampai-sampai mereka harus berkonsultasi kepada ahli pajak (konsultan pajak) agar mereka dapat membayarkan ketentuan pajak dari bisnisnya. Namun apakah mereka memahami tentang apa itu fungsi sebenarnya dari pajak? Dan sepertinya masyarakat bahkan para pelaku bisnis sekalipun masih banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang apa saja fungsi dari pajak. Pajak sendiri berupa pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh seseorang dan badan usaha bagi kepentingan Negara dan akan digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat umum.

Dana yang diperoleh dari pembayaran pajak, akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas umum, melakukan pembangunan jalan dan masih banyak lagi yang lainnya, yang mana untuk pemungutan pajak itu sendiri telah diatur berdasarkan undang-undang. Sama halnya dengan yang lain, pajak juga memiliki beberapa kriteria yang seharusnya Anda sebagai warga Negara bahkan para pengusaha harus mengerti tentang apa saja setiap masing-masing kriterianya.

1. Kontribusi harus (wajib) bagi setiap warga Negara.

Kontribusi wajib bagi warga negara ini maksudnya adalah bahwa setiap orang yang tinggal dan menetap serta diakui sebagai warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal itu hanya akan berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi berbagai persyaratan secara subjektif dan objektif. Yang mana syarat secara subjectif dan objektif inilah yang nantinya akan menentukan berapa besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang telah ada.

2. Bersifat memaksa bagi setiap warga Negara.

Dalam hal ini pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara paksaan jika seseorang telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif, maka wajib baginya untuk membayarkan pajak. Dalam undang-undang perpajakan sudah pernah dijelaskan, bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak ingin membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan ada ancaman sanksi secara administratif maupun hukuman secara pidana. Jadi seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk membayar pajak.

3. Warga Negara tidak akan mendapatkan dampak dari pembayaran pajak secara langsung.

Meskipun pajak ini lebih bersifat memaksa bagi setiap warga negara untuk membayarnya, namun tidak lantas membuat warga Negara harus merasakan dampaknya secara pribadi. Mengingat hal itu karena pajak merupakan salah satu sarana dalam hal pemerataan pendapatan warga Negara. Jadi manfaat yang akan dirasakan adalah seperti adanya perbaikan-perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

4. Berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pajak ini telah diatur berdasarkan undang-undang. Mulai dari undang-undang yang mengatur tentang bagaimana mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Setelah mengetahui ciri-ciri pajak di atas, lalu seperti apa fungsi dari pajak itu sendiri? Pada dasarnya pajak bukan hanya berfungsi untuk pembangunan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat saja, namun pajak juga dapat berfungsi untuk banyak hal.

Berikut ini merupakan beberapa fungsi penting dari pajak, baik itu adalah bagi Negara maupun masyarakat yang harus Anda ketahui:

1. Berfungsi Sebagai Penganggaran (Fungsi Budgeter).

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan sumber pemasukan keuangan utama bagi Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari kebijakan wajib pajak ke dalam kas Negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan Nasional atau berupa pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak yang sesungguhnya adalah merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Berfungsi Sebagai Pengatur (Fungsi Regulasi).

Pajak merupakan alat utama yang digunakan untuk melaksanakan atau mengatur berbagai kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi sebagai pengatur tersebut memiliki hubungan yang sangat luas seperti:

• Dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
• Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
• Dapat memberikan proteksi (perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri), seperti contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• Dapat digunakan untuk mengatur dan menarik investasi modal yang ingin membantu perekonomian agar semakin lebih produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi).

Maksud dari fungsi pemerataan ini adalah pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kesenjangan antara ekonomi dan sosial diantara masyarakat tidak sampai terlalu jauh.

4. Berfungsi Sebagai Pengatur Stabilisasi.

Fungsi stabilisasi ini adalah berupa pajak yang dapat digunakan dalam upaya untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian Negara, seperti: untuk mengatasi atau menekan semakin tingginya tingkat inflasi, pemerintah yang menetapkan pajak yang sangat tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar juga dapat semakin dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi lemahnya kondisi ekonomi atau deflasi, pemerintah akan menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar masih dapat ditambahkan dan deflasi juga dapat di atasi.

Dari beberapa penjelasan seputar kriteria dan fungsi pajak besarta informasi lain yang terkait dengan pajak di atas, diharapkan akan semakin meningkatkan rasa tanggungjawab atas kewajiban untuk membayar pajak terhadap seluruh warga Negara demi kepentingan bersama atau juga untuk kepentingan Negara. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa pajak ini dapat membangun negara secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam upaya untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagai warga Negara yang baik, maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk memperhatikan betapa pentingnya fungsi pajak dan membayarnya sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang masih berlaku. Semoga bisa bermanfaat dan apabila pembaca tertarik mengenai perpajakan dan pembayaran pajak, dan untuk memudahkan menghitungnya serta membutuhkan software accounting sebagai penghitung pajak, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu! Terima kasih.

PAJAK BARANG & JASA (GOODS AND SERVICE TAX/GST) APAKAH SOFTWARE AKUNTANSI DIHARUSKAN UNTUK KOMPATIBEL DENGAN GST?

Pajak Barang dan Jasa (Goods and Service Tax) yang biasanya disingkat dengan GST yang selama ini sudah diterapkan oleh pemerintah Malaysia sejak 1 April 2015 yang lalu. Di Negara-Negara selain Malaysia, GST lebih dikenal dengan sebutan VAT (Value Added Tax/ Pajak Pertambahan Nilai) biasa disebut dengan PPN yang akan dikenakan pada setiap barang dan layanan publik. Di Indonesia sendiri, pajak tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 1983 yang bernilai 10% dari point of sale pajak yang lebih meluas kepada layanan yang disediakan oleh para wajib pajak asing di luar Indonesia jika layanan ini bisa menguntungkan Indonesia.

Sedangkan PPNBM merupakan GST atas barang mewah yang telah dikenakan secara khusus selain daripada PPN. PPNBM ini untuk jenis barang-barang mewah yang telah diproduksi dan diimpor ke Indonesia dengan tarif berkisar antara 10 sampai dengan 50% bahkan beberapa diantara item pajak tersebut bisa mencapai 75%.

PPN yang berlaku untuk penjualan produk-produk pertanian dengan jalan membedakan antara pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaan seperti ini harus dilakukan untuk melindungi pasar-pasar tradisional, industri rumahan, serta jenis-jenis usaha kecil lainnya yang telah dibebaskan dari penjualan dan pajak layanan. Selain untuk penjualan produk pertanian, PPN juga harus dikenakan karena adanya transfer barang maupun jasa yang kena pajak. PPN yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan tarif tunggal dan tarif yang masih berlaku saat ini adalah sebesar 10%.

PPN Telah Dikenakan Pada:

1. Pengiriman barang yang kena pajak (berwujud maupun yang tidak berwujud) oleh adanya entitas di Indonesia.
2. Impor barang-barang yang kena pajak.
3. Pemberian jasa kena pajak di Indonesia.
4. Pemanfaatan di Indonesia dari barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar Indonesia.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak Off Shore di Indonesia.
6. Ekspor barang-barang kena pajak, barang yang tidak berwujud dan juga jasa kena pajak oleh entitas di Indonesia.
7. Berbagai kegiatan-kegiatan konstruksi.
8. Penjualan aktiva tetap, termasuk juga transfer dalam perjalanan dari merger (kecuali PPN atas akuisisi asli dan tidak bisa dikreditkan).

Barang-barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

• Barang yang telah dihasilkan oleh pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tersedia di wilayah Indonesia, yaitu berupa: minyak mentah, gas alam, panas bumi, pasir dan juga kerikil, batubara (sebelum diproses untuk menjadi briket) dan bijih batu keras (besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak dan bauksit).
• Kebutuhan dasar yang banyak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan, yaitu berupa: beras, jagung, sagu, kedelai dan garam.
• Makanan dan minuman yang dijual di hotel-hotel, restoran, makanan toko, warung, dan sejenisnya, termasuk juga apakah untuk dine-in atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang telah diproses melalui jasa catering (yang boleh jadi juga mengalami pajak ganda karena pajak daerah yang telah diberlakukan).
• Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Layanan yang tidak dikenakan PPN:

1. Pelayanan medis dan kesehatan, termasuk dokter umum, spesialis dan dokter gigi, dokter hewan jasa, layanan ahli kesehatan (akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi), jasa midwifing, layanan paramedis dan perawat, rumah sakit, bersalin klinik, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, psikolog dan psikiater; dan perawatan medis alternatif.
2. Pelayanan sosial, termasuk panti asuhan, pemadam kebakaran, rehabilitatif lembaga, jasa penguburan dan layanan olahraga non-komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan, termasuk pinjaman, pinjaman, leasing, anjak piutang.
5. Bisnis kartu kredit, pembiayaan konsumen dan underwriting. Yang harus dicatat bahwa semua layanan yang telah ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan yang tidak otomatis memenuhi persyaratan sebagai jasa keuangan. Misalnya: produk asuransi yang dianggap dari layanan agen, bukan keuangan, yang dikenakan PPN.
6. Jasa asuransi yang mencakup kerugian, jiwa dan reasuransi, disediakan oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis asuransi, tidak termasuk layanan dukungan asuransi, seperti agen, penilaian klaim dan konsultasi.
7. Pelayanan keagamaan.
8. Pelayanan pendidikan, termasuk sekolah dan layanan pendidikan informal.
9. Seni dan hiburan.
10. Layanan siaran non-komersial.
11. Jasa transportasi publik atas jalan dan di atas air, serta jasa transportasi udara domestik (artinya terpisah dari jasa transportasi udara asing).
12. Jasa tenaga kerja, termasuk jasa tenaga kerja dan outsourcing dan penyelenggaraan pelatihan.
13. Layanan hotel, termasuk juga kamar dan fasilitas yang ditawarkan di sebuah hotel (namun ada kemungkinan pengenaan pajak daerah lainnya mungkin masih tetap berlaku).
14. Layanan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam konteks untuk menjalankan administrasi pemerintahan secara umum.
15. Jasa parker.
16. Layanan telepon umum koin.
17. Jasa pengiriman uang dengan wesel.
18. Layanan katering.

Pengecualian terhadap barang-barang dan jasa yang diberikan dari PPN adalah:

• Mesin dan peralatan modal dalam situasi tertentu.
• Listrik (kecuali kapasitas rumah tangga melebihi 6.600 watt).
• Pipa saluran air
• Ternak, unggas dan ikan pakan dan/atau bahan baku untuk pembuatan feed.
• Tanaman pertanian tertentu dalam keadaan alami yang ditanam langsung oleh petani.
• Benih-benih untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pembibitan dan sumber-sumber perikanan.
• Vaksin untuk polio.
• Buku teks.
• Piagam atau berupa pembelian kapal yang nantinya akan digunakan untuk pelayaran nasional dan perusahaan perikanan, bersama-sama dengan komponen yang terkait.
• Piagam atau berupa pembelian pesawat yang akan digunakan oleh perusahaan penerbangan nasional, bersama-sama dengan komponen yang terkait.
• Pembelian kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia dan terkait dengan komponennya.
• Konstruksi dan penjualan Rumah Subisidi Sederhana dari berbagai jenis.
• Peralatan dan perlengkapan alutsista (persenjataan) pendukung yang nantinya akan digunakan oleh TNI dan POLRI.

Indonesia sendiri tidak pernah menerapkan aturan timbal balik atas klaim yang telah diajukan oleh bisnis yang tidak establish. Adapun PPN yang tidak dapat dikenakan terhadap output PPN untuk pembelian adalah:

• Barang kena pajak/jasa/pemanfaatan jasa kena pajak dan barang-barang yang tidak berwujud dari luar Indonesia, sebelum entitas yang dianggap suatu Pengusaha Kena Pajak.
• Barang kena pajak atau jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan bisnis.
• Barang kena pajak atau jasa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha-bisa non-PPN.
• Kendaraan bermotor (sedan dan SUV) dan pemeliharaannya, kecuali sebagai komoditas atau penyewaan.
• Barang kena pajak, jasa kena pajak, barang kena pajak yang tidak berwujud dan kena pajak jasa dari luar Indonesia dengan faktur pajak yang tidak sah.
• Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak jika hasil pajak masukan dan dari hasil  pajak penilaian.
• Barang atau jasa kena pajak jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam bulanannya.
• Pengembalian PPN dan ditemukan oleh pihak audit.
• Barang-barang Kena Pajak, selain barang modal atau jasa kena pajak, sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai berproduksi dan PPN Masukan yang berusia lebih dari tiga bulan dan tidak dapat dipulihkan.

Meskipun demikian, penerapan VAT dan GST di Indonesia masih belum terlalu maksimal. Hal ini masih terlalu banyaknya usaha yang belum dikenakan PPN, karena untuk mengidentifikasi pajak dibutuhkan adanya sebuah kajian yang memakan waktu sangat lama. Beberapa item terbaru yang disasar oleh PPN mulai tumbuh pada bisnis baru yang sudah mulai booming, seperti penjualan online, forex, maupun penggunaan uang maya (bitcoin dan lain sebagainya). Dengan berbagai alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa software akuntansi masih belum diwajibkan untuk memenuhi kompatibilitas dari Goods and Service Tax (GST). Semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terimakasih dan salam sukses.

Apabila pembaca membutuhkan software Accounting yang berhubungan dengan ppn, software HRD, Payroll yang berhubungan dengan pph, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

PENEGASAN KEADILAN PERPAJAKAN PADA RUANG LINGKUP DUNIA BISNIS E-COMMERCE (BISNIS ONLINE/OLSHOP)

Semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi digital secara otomatis juga akan mempengaruhi berbagai gaya hidup orang-orang yang berada didalamnya. Dari akses internet yang sudah semakin mudah dan cukup terjangkau, didukung dengan banyak tersedianya berbagai macam jenis gadget yang menjadikan siapapun menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi.

Para pengguna internet yang sudah semakin besar inilah yang juga mendorong munculnya berbagai macam jenis situs jual beli online, yang semakin memungkinkan diantara pihak penjual dan pembeli dapat langsung bertransaksi dari dunia maya, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Transaksi online seperti ini seringkali disebut dengan e-commerce. Dengan berbagai kemudahannya, seperti penjual tidak perlu lagi harus menyewa tempat untuk menjual, stok barang, atau dengan menyewa seorang karyawan yang menjadikan e-commerce sebagai salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh para pengusaha.

Melihat semakin pesatnya pertumbuhan e-commerce, maka diperlukan adanya strategi yang lebih efektif bagi otoritas perpajakan untuk menyikapinya. Yang harus diperhatikan adalah tetap harus menjaga pertumbuhan yang lebih pesat seperti ini agar tidak sampai terjadi distorsi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan perpajakan. Selama ini aspek perpajakan dalam dunia e-commerce menjadi sorotan otoritas perpajakan, apakah transaksi seperti ini dapat dikenakan pajak dan bagaimana untuk menyeimbangkan antara peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan dunia e-commerce saat ini.

Beberapa negara yang telah tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) telah menyepakati bahwa setiap perubahan pada aspek perpajakan bagi e-commerce harus dilakukan melalui kerja sama dan perjanjian internasional dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari perpajakan. Tujuh prinsip dasar dari perpajakan tersebut adalah berupa:

1. Neutrality (Netralitas).
2. Efficiency (Efisiensi).
3. Certainty (Kepastian).
4. Simplicity (Kesederhanaan).
5. Effectiveness (Efektivitas).
6. Fairness (Keadilan).
7. Flexibility (Fleksibilitas).

Ketujuh dari prinsip-prinsip ini juga sudah berlaku bagi semua perdagangan non ecommerce.

Pada tahun 1998, Amerika Serikat telah menerapkan Internet Tax Freedom Act. Setelah mengalami beberapa kali perpanjangan, kemudian berakhir pada November 2014. Peraturan ini telah melarang tidak dikenakannya pajak pada akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan email. Namun demikian ketentuan perpajakan yang masih berlaku bagi perdagangan konvensional masih berlaku sama halnya dengan e-commerce.

Negara Kanada telah menetapkan bahwa bisnis yang dilakukan secara online diperlakukan sama seperti layaknya bisnis offline biasa. Pendapatan dari e-commerce yang termasuk ke dalam kategori pendapatan biasa dan akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang masih berlaku. Ketentuan tersebut juga masih tetap berlaku pada jenis perdagangan yang terkena pajak penjualan, seperti GST (Goods and Service Tax) dan HST (Harmonized Sales Tax).

Beberapa negara telah berupaya untuk mengambil sikap wait and see terkait dengan perpajakan e-commerce ini. Hanya dari Uni Eropa saja yang sudah menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda, yang mana jika seseorang telah menjual barang dan jasa melalui internet dan telah memenuhi nilai penjualan dalam batas-batas tertentu, maka wajib baginya untuk mendaftarkan diri pada salah satu Negara dari Uni Eropa dan akan mengenakan pajak PPN bagi pembelinya.

Dari sini yang harus diperhatikan adalah, dengan tidak adanya ketentuan pajak terbaru bukan berarti e-commerce sudah 100% bebas pajak. Perlakuan pajak yang sama sangat perlu untuk diterapkan bagi para pengusaha online agar prinsip keadilan dalam hal pengenaan pajak dapat dipenuhi. Hal ini akan menjadi sangat tidak adil bagi para pengusaha yang telah lama menjalankan usaha toko makanan/minuman atau penjual barang-barang secara offline yang harus selalu membayar pajak atas penghasilan yang telah mereka dapatkan, sementara bagi orang lain yang telah menjual barang-barang dan makanan melalui toko-toko online yang sama sekali tidak dikenakan pajak penghasilan dari hasil penjualan bisnis onlinenya.

Karena itulah maka pihak perpajakan di Indonesia hendaknya harus memberikan awareness agar para pengusaha e-commerce menyadari betul tentang kewajiban perpajakannya pada bisnis online mereka. Selain itu dari beberapa peraturan tentang perundang-undangan perpajakan yang selama ini sudah berlaku harus kembali ditegaskan dalam dunia bisnis e-commerce, seperti apabila terdapat pengusaha dari e-commerce yang memiliki banyak toko-toko online dengan lokasi server yang berbeda-beda, maka apakah akan diperlakukan sama saja dengan WP Orang Pribadi, Pengusaha Tertentu (WP OPPT) yang wajib mendaftarkan diri di setiap tempat kegiatan usahanya?

Sampai saat ini pun masih belum terlalu nampak pengaruh dari aspek perpajakan dari e-commerce yang terlalu signifikan, hanya berupa penegasan atas perlakuan perpajakan dari e-commerce yang dianggap sangat cukup. Untuk itulah maka sangat perlu adanya komunikasi yang lebih intens terhadap pelaku usaha dari e-commerce, bahwa penegasan tersebut bukanlah sebuah pengenaan pajak yang baru terhadap para pengusaha e-commerce, melainkan berupa penegakan keadilan bagi para pelaku usaha offline. Untuk itulah maka sangat perlu untuk dilakukan sosialisasi dalam menghindari terjadinya penolakan terhadap peraturan penegasan tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seputar perpajakan Nasional. Anda membutuhkan bantuan dalam pembuatan SOP finance dan accounting, serta software parpajakan bagi bisnis on line anda, serta lisensi gratis pengoperasian software accounting anda, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu. Terimakasih !

Scroll to top