BERITA

Informasi terkini seputar Manajemen, Accounting, Sumber daya manusia, Ritel Management, Teknologi Informasi

PENEGASAN KEADILAN PERPAJAKAN PADA RUANG LINGKUP DUNIA BISNIS E-COMMERCE (BISNIS ONLINE/OLSHOP)

Semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi digital secara otomatis juga akan mempengaruhi berbagai gaya hidup orang-orang yang berada didalamnya. Dari akses internet yang sudah semakin mudah dan cukup terjangkau, didukung dengan banyak tersedianya berbagai macam jenis gadget yang menjadikan siapapun menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi.

Para pengguna internet yang sudah semakin besar inilah yang juga mendorong munculnya berbagai macam jenis situs jual beli online, yang semakin memungkinkan diantara pihak penjual dan pembeli dapat langsung bertransaksi dari dunia maya, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Transaksi online seperti ini seringkali disebut dengan e-commerce. Dengan berbagai kemudahannya, seperti penjual tidak perlu lagi harus menyewa tempat untuk menjual, stok barang, atau dengan menyewa seorang karyawan yang menjadikan e-commerce sebagai salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh para pengusaha.

Melihat semakin pesatnya pertumbuhan e-commerce, maka diperlukan adanya strategi yang lebih efektif bagi otoritas perpajakan untuk menyikapinya. Yang harus diperhatikan adalah tetap harus menjaga pertumbuhan yang lebih pesat seperti ini agar tidak sampai terjadi distorsi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan perpajakan. Selama ini aspek perpajakan dalam dunia e-commerce menjadi sorotan otoritas perpajakan, apakah transaksi seperti ini dapat dikenakan pajak dan bagaimana untuk menyeimbangkan antara peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan dunia e-commerce saat ini.

Beberapa negara yang telah tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) telah menyepakati bahwa setiap perubahan pada aspek perpajakan bagi e-commerce harus dilakukan melalui kerja sama dan perjanjian internasional dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari perpajakan. Tujuh prinsip dasar dari perpajakan tersebut adalah berupa:

1. Neutrality (Netralitas).
2. Efficiency (Efisiensi).
3. Certainty (Kepastian).
4. Simplicity (Kesederhanaan).
5. Effectiveness (Efektivitas).
6. Fairness (Keadilan).
7. Flexibility (Fleksibilitas).

Ketujuh dari prinsip-prinsip ini juga sudah berlaku bagi semua perdagangan non ecommerce.

Pada tahun 1998, Amerika Serikat telah menerapkan Internet Tax Freedom Act. Setelah mengalami beberapa kali perpanjangan, kemudian berakhir pada November 2014. Peraturan ini telah melarang tidak dikenakannya pajak pada akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan email. Namun demikian ketentuan perpajakan yang masih berlaku bagi perdagangan konvensional masih berlaku sama halnya dengan e-commerce.

Negara Kanada telah menetapkan bahwa bisnis yang dilakukan secara online diperlakukan sama seperti layaknya bisnis offline biasa. Pendapatan dari e-commerce yang termasuk ke dalam kategori pendapatan biasa dan akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang masih berlaku. Ketentuan tersebut juga masih tetap berlaku pada jenis perdagangan yang terkena pajak penjualan, seperti GST (Goods and Service Tax) dan HST (Harmonized Sales Tax).

Beberapa negara telah berupaya untuk mengambil sikap wait and see terkait dengan perpajakan e-commerce ini. Hanya dari Uni Eropa saja yang sudah menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda, yang mana jika seseorang telah menjual barang dan jasa melalui internet dan telah memenuhi nilai penjualan dalam batas-batas tertentu, maka wajib baginya untuk mendaftarkan diri pada salah satu Negara dari Uni Eropa dan akan mengenakan pajak PPN bagi pembelinya.

Dari sini yang harus diperhatikan adalah, dengan tidak adanya ketentuan pajak terbaru bukan berarti e-commerce sudah 100% bebas pajak. Perlakuan pajak yang sama sangat perlu untuk diterapkan bagi para pengusaha online agar prinsip keadilan dalam hal pengenaan pajak dapat dipenuhi. Hal ini akan menjadi sangat tidak adil bagi para pengusaha yang telah lama menjalankan usaha toko makanan/minuman atau penjual barang-barang secara offline yang harus selalu membayar pajak atas penghasilan yang telah mereka dapatkan, sementara bagi orang lain yang telah menjual barang-barang dan makanan melalui toko-toko online yang sama sekali tidak dikenakan pajak penghasilan dari hasil penjualan bisnis onlinenya.

Karena itulah maka pihak perpajakan di Indonesia hendaknya harus memberikan awareness agar para pengusaha e-commerce menyadari betul tentang kewajiban perpajakannya pada bisnis online mereka. Selain itu dari beberapa peraturan tentang perundang-undangan perpajakan yang selama ini sudah berlaku harus kembali ditegaskan dalam dunia bisnis e-commerce, seperti apabila terdapat pengusaha dari e-commerce yang memiliki banyak toko-toko online dengan lokasi server yang berbeda-beda, maka apakah akan diperlakukan sama saja dengan WP Orang Pribadi, Pengusaha Tertentu (WP OPPT) yang wajib mendaftarkan diri di setiap tempat kegiatan usahanya?

Sampai saat ini pun masih belum terlalu nampak pengaruh dari aspek perpajakan dari e-commerce yang terlalu signifikan, hanya berupa penegasan atas perlakuan perpajakan dari e-commerce yang dianggap sangat cukup. Untuk itulah maka sangat perlu adanya komunikasi yang lebih intens terhadap pelaku usaha dari e-commerce, bahwa penegasan tersebut bukanlah sebuah pengenaan pajak yang baru terhadap para pengusaha e-commerce, melainkan berupa penegakan keadilan bagi para pelaku usaha offline. Untuk itulah maka sangat perlu untuk dilakukan sosialisasi dalam menghindari terjadinya penolakan terhadap peraturan penegasan tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seputar perpajakan Nasional. Anda membutuhkan bantuan dalam pembuatan SOP finance dan accounting, serta software parpajakan bagi bisnis on line anda, serta lisensi gratis pengoperasian software accounting anda, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu. Terimakasih !

Tinggalkan Balasan

Scroll to top