BERITA

Informasi terkini seputar Manajemen, Accounting, Sumber daya manusia, Ritel Management, Teknologi Informasi

PROSEDUR-PROSEDUR TENTANG BAGAIMANA CARANYA DALAM MELAKUKAN OPNAME/PEMERIKSAAN PIUTANG PERUSAHAAN

Pada kesempatan kali ini implementor software akuntansi akan sedikit membahas tentang pemeriksaan piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Opname Piutang. Sebelum kita membahas tentang bagaimana dalam prosedur pemeriksaan piutang, maka terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang beberapa kasus piutang yang tidak tertagih serta apa saja kerugian yang diakibatkan darinya.

1. Kasus Pertama antara PT. Bank Mandiri Tbk dengan PT. Tirta Amarta Bottling.

PT. Bank Mandiri Tbk telah mengakui bahwa besarnya kerugian piutang sebesar Rp 1.47 triliun. Kerugian tersebut disebabkan karena Bank telah memberikan kredit kepada PT. Tirta Amarta Bottling, produsen air minum merek Viro. Corporate stratagy PT. Bank Mandiri Tbk (persero) Rohan Hafas menjelaskan bahwa begitu besarnya kerugian negara yang sudah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus kredit macet tersebut yang terdiri dari nilai kredit beserta dengan bunga dan sekaligus dendanya.

Kasus ini sudah sampai dikejaksaan agung. Setelah berbagai pemeriksaan yang dilakukan, maka kejaksaan telah menetapkan setidaknya ada lima orang yang menjadi tersangka. Satu diantaranya adalah direktur Tirta, Amarta Rony Tedy dan empat lainnya dari pihak pegawai Bank Mandiri.

2. Kasus kedua antara PT. Bank Mandiri Tbk dengan PT. Central Steel Indonesia.

Pada bulan Januari tahun 2018 lalu, dilakukan sidang atas kasus tentang penyalahgunaan dana kredit oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT. Cenral Steel Indonesia (CSI). Setelah sidang usai, maka terdakwa dari pihak CSI memberikan keterangan bahwa para pemegang saham juga harus bertanggungjawab atas kasus tersebut. Para pemegang saham juga turut terlibat dalam semua keputusan yang telah diambil oleh terdakwa. Karena para pemegang saham juga ikut menikmati kredit macet dari bank Mandiri tersebut. Faktor utama yang sudah menyebabkan terjadinya kredit macet adalah karena para pemegang saham tidak terlalu peduli dengan bagaimana keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Pihak manajemen sendiri sudah memberikan warning keras sebelum manajemen memutuskan sudah terjadi pailit/krisis keuangan. Manajemen memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa perusahaan saat ini sedang mengalami kesulitan dana keuangan. Pihak manajemen sendiri juga pernah meminta agar para pemegang saham bersedia untuk mengembalikan dana kepada perusahaan, namun sama sekali tidak pernah ditanggapi oleh mereka. Seandainya para pemegang saham tersebut bersedia untuk mengembalikan dananya kepada perusahaan, maka mungkin saja pihak manajemen tidak akan menetapkan telah terjadi kebangkrutan, yang sudah diakui oleh terdakwa.

Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Mandiri adalah dengan menggunakan dananya untuk membayarkan hutang, membeli saham dan pembagian deviden. Padahal dana yang sudah diberikan oleh pihak Bank untuk Investasi dan modal kerja. Namun dari pihak penuntut umum malah menyatakan bahwa memang terdakwa sudah tidak termasuk lagi ke dalam salah satu sebagai para pemegang saham perusahaan, namun seluruh urusan keuangan masih dilakukan oleh terdakwa, mulai dari seleksi keuangan dan lain sebagainya.

Dari kedua kasus tersebut seperti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya piutang yang tak tertagih juga tidak bisa terlepaskan dari adanya campur tangan dari pihak internal manajemen perusahaan. Pengendalian secara internal perusahaan juga tidak dijalankan dengan baik, sehingga menyebabkan adanya sedikit celah yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan terjadinya kerugian yang lebih besar bagi perusahan. Selain itu, kekuatan dari para pemegang saham juga masih sangat berpengaruh besar kepada pengambilan keputusan pihak manajemen. Akan tetapi sebesar apapun tekanan dari pihak-pihak pemegang saham jika berpotensi besar untuk menyebabkan kerugian bagi perusahaan tetap tidak boleh dibenarkan. Dan akhirnya kedua terdakwa diancam telah melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi. Keduanya diancam pidana selama 5 tahun penjara karena telah melakukan penyimpangan dana dari salah satu Bank milik BUMN.

Meskipun kasus yang sudah dicontohkan seperti diatas merupakan kasus yang harus dialami oleh bank, namun untuk kasus diatas dapat kita jadikan sebagai suatu pendekatan permasalahan. Baik itu adalah Bank maupun jenis perusahaan dagang, keduanya masih tetap sama-sama memiliki resiko besar pada piutang tidak tertagihnya.

Setelah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kasus-kasus diatas, maka pihak yang sudah terlibat dan tentu akibatnya adalah sekarang kita akan memasuki bagaimana prosedur dari pemeriksaan piutang tersebut.

1. Siapkan data-data Penjualan yang nantinya akan diperiksa. Misalnya data dalam satu periode (bulanan).
2. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah prosedur untuk menilai tentang kebenaran dari saldo. Pertama-tama harus kita cocokan terlebih dahulu saldo akhir antara data penjualan dengan saldo akhir yang sudah tercantum pada buku  besar, jika terdapat adanya selisih, maka langsung buat jurnal koreksinya.
3. Pisahkan antara data-data penjualan tunai dengan penjualan kredit. Kemudian, Periksalah penjualan yang sudah dilakukan secara kredit, karena kita hanya akan lebih berfokus pada kebenaran dari penyajian saldo piutang atau penjualan kreditnya.
4. Setelah kita benar-benar mengetahui jumlah saldo pasti dari piutang yang nanti akan diperiksa, telusuri ke bukti dasar dengan cara memeriksa setiap penjualan kredit ke faktur-faktur penjualan.
5. Untuk memastikan bahwa kebenaran piutang dengan cara yang lain, dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi piutang. Namun lakukan hanya pada jenis piutang dengan nilai yang cukup material atau yang memang dianggap mencurigakan, karena jika memeriksa semuanya, maka tidak akan cukup waktunya. Besarnya nilai dari materialitas ditentukan sebelum proses pemeriksaan atau dapat dirubah pada saat proses pemeriksaan yang tergantung pada bagaimana kebijakan manajemen.
6. Konfirmasi yang dapat dilakukan terdapat tiga macam cara, yaitu:

• konfirmasi positif.

Artinya: pihak debitur akan diminta untuk memberikan pernyataan bahwa saldo yang sudah teracantum pada surat konfirmasi sudah benar.

• Konfirmasi negatif.

Artinya adalah debitur akan diminta untuk memberikan respon hanya jika tidak setuju dengan jumlah saldo yang sudah ditanyakan.

• Konfirmasi kosong.

Artinya adalah pihak debitur akan diminta untuk mengisi jumlah saldo yang sudah terutang atau mengisi informasi lainnya.

7. Setelah nilai besarnya piutang sudah sesuai dengan buku besar, maka selanjutnya lakukan analisis pengendalian internalnya. Caranya adalah dengan menghitung persentase piutang yang terlambat (Account Payable Over due). Artinya adalah piutang tersebut telah melebihi batas tanggal jatuh temponya dan harus sudah dilunasi.
8. Perhatikan nilai besarnya persentase tersebut, perhatikan juga batasan yang dapat ditoleransi. Biasanya tercantuk di dalam Key Performa Index (KPI). Laporkan kepada pihak manajemen jika memang sudah terbukti banyak debitur yang melebihi tanggal jatuh temponya.
9. Bandingkan presentase AR overdue periode berjalan dengan periode lalu. Waspadalah Jika sedang mengalami kenaikan.
10. Identifikasikan pelanggan yang seringkali terlambat dalam membayar piutang, Teruskan informasi tersebut kepada pihak manajemen agar segera dilakukan pengendalian pada proses persetujuannya.
11. Identifikasi nilai dari overdue setiap pelanggan, apakah telah melebihi plafon kredit yang telah ditetapkan. Jika total dari nilai piutang pelanggan tersebut malah melebihi plafon yang telah ditetapkan, maka periksalah bagian aprovalnya dan cari tahulah alasan mengapa disetujuinya penjualan kredit tersebut dan mengapa besarnya piutang yang masih belum terbayarkan (hampir/telah) mencapai batas kredit.
12. Jika nilai overdue pelanggan sudah mencapai/melebihi batas dari plafon kedit, maka segera teruskan informasi tersebut kepada pihak manajemen agar manajemen dapat melakukan tindakan selanjutnya. Seperti menahan pengiriman barang sebelum membayar sebagian piutangnya yang lalu.

Nah, itulah sedikit pembahasan tentang bagaimana prosedur-prosedur dalam melakukan pemeriksaan/opname piutang perusahaan. Terimakasih dan sampai bertemu pada pembahasan artikel yang selanjutnya (IRW).  Apabila pembaca ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana prosedur dalam proses opname/pemeriksaan piutang dan membutuhkan konsultasi dalam bidang manajemen piutang para pembaca sekalian dapat menghubungi di: groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda.

Tinggalkan Balasan

Scroll to top