BERITA

Informasi terkini seputar Manajemen, Accounting, Sumber daya manusia, Ritel Management, Teknologi Informasi

BEBERAPA PERSYARATAN YANG HARUS BISA DIPENUHI UNTUK MENDAPATKAN IZIN MEMBUKA JASA KAP (KANTOR AKUNTAN PUBLIK)

Apakah Anda pernah mendengar istilah dari Kantor Jasa Akuntansi, yang mana dari istilah tersebut banyak digunakan secara luas setelah mendapatkan pengakuan secara resmi dari Peraturan Menteri Keuangan No.25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.

Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan Akuntan Beregister Negara ini?

Akuntan Beregister Negara merupakan seorang akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang telah diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Register Negara Akuntan merupakan daftar yang memuat nomor dan nama dari orang-orang yang memang berhak untuk menyandang gelar Akuntan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.25/PMK.01/2014).

Untuk menjadi seorang Akuntan Beregister Negara seorang akuntan harus dapat memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan berikut, yaitu:

1. Telah dinyatakan lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan professional, sehingga bisa mendapatkan sebutan/gelar Ak (Akuntan).
2. Berpengalaman dalam bidang akuntansi.
3. Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan, dalam hal ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Kantor Jasa Akuntansi tidak bisa berjalan tanpa adanya seorang akuntan yang telah ber Register Negara, yang mana sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kantor Jasa Akuntansi hanya dapat didirikan dan mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan jika didirikan oleh seorang Akuntan Beregister Negara. Dengan demikian, maka dengan menjadi seorang Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi saja masih belum cukup agar dapat menjadi seorang Akuntan Beregister Negara dan mendirikan Kantor Jasa Akutansi yang keberadaannya telah diakui secara legal oleh negera.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan Kantor Jasa Akuntansi?

Syarat untuk pendirian Kantor Jasa Akuntansi telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, yaitu:

Pasal 9

1. Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Kantor Jasa Akuntansi memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang telah disepakati atas informasi keuangan, dan jasa dari sistem teknologi informasi.
3. Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu memberikan jasa asuransi, akan dikenakan sanksi administratif.
5. Kantor Jasa Akuntansi yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

Pasal 10

1. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha:

a. Perseorangan.
b. Persekutuan perdata.
c. Firma.
d. Koperasi atau perseroan terbatas.

2. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.
3. Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Akuntan yang berkewarganegaraan Indonesia.
4. Kantor Jasa Akuntansi yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), yaitu dipimpin oleh Akuntan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, akan dikenakan sanksi administratif.
5. Dalam hal pimpinan Kantor Jasa Akuntansi yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi berupa pencabutan dari Register Negara Akuntan, maka Kantor Jasa Akuntansi tersebut akan diberikan waktu paling lama adalah selama 6 (enam) bulan untuk menggantikan pimpinan Kantor Jasa Akuntansi tersebut.
6. Kantor Jasa Akuntansi yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), yaitu tidak mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi atau mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi namun melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 11

1. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan.
2. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu didirikan dan dikelola oleh lebih dari 1 (satu) orang Akuntan, akan dikenakan sanksi administratif.
3. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c didirikan dan dikelola oleh paling sedikitnya adalah 2 (dua) orang Rekan dan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan.
4. Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3), jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing paling banyak adalah 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan.
5. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), yaitu:

a. Didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Rekan.
b. Akuntan yang menjadi Rekan dalam Kantor Jasa Akuntansi tersebut kurang dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan.
c. Rekan yang berkewarganegaraan asing lebih dari 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan, akan dikenakan sanksi administratif.

6. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) didirikan dan dikelola dengan syarat pemimpin utamanya adalah seorang Akuntan.
7. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk badan usaha koperasi yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), yaitu pemimpin utamanya bukan Akuntan, akan dikenakan sanksi administratif.
8. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e yang didirikan dan dikelola dengan persyaratan:

a. Pemimpin utamanya adalah seorang Akuntan.
b. Saham perseroan paling sedikit minimal adalah 51/100 (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia.
9. Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha perseroan terbatas yang telah didirikan dan dikelola dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 12

Kantor Jasa Akuntansi dapat menggunakan nama Akuntan yang merupakan pimpinan utama dan/atau Rekan pada Kantor Jasa Akuntansi yang bersangkutan atau menggunakan nama lain dengan syarat berikut:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
b. belum digunakan oleh Kantor Jasa Akuntansi lain.
c. telah menjadi hak milik umum.

Pasal 13

1. Menteri memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
2. Pemberian izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang sudah ditandatangani oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
3. Untuk mendapatkan izin usaha, Kantor Jasa Akuntansi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
c. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
d. Membuat surat pernyataan tentang pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikitnya adalah:

1. Nama dan alamat Akuntan.
2. Nama dan domisili Kantor Jasa Akuntansi.
3. Maksud dan tujuan pendirian Kantor Jasa Akuntansi.

e. Memiliki akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) sampai dengan dengan huruf (e).
f. Melengkapi formulir permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang telah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
g. Membuat surat pernyataan bermaterai yang cukup dan sudah berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang telah disampaikan adalah benar sesuai dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

4. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (f) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri dari:

a. Foto copy piagam Register Negara Akuntan.
b. Foto copi bukti anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
c. Daftar Akuntan bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan.
d. Foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan atau atas nama Kantor Jasa Akuntansi untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan.
e. Surat pernyataan seputar pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermaterai yang cukup bagi bentuk usaha perseorangan.
f. Akta untuk pendirian yang telah disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang telah berbentuk usaha selain perseorangan.
g. Rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Jasa Akuntansi.
h. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti domisili Akuntan.
i. Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor.
j. Foto tampak depan dan ruangan kantor Kantor Jasa Akuntansi.
k. Surat persetujuan dari seluruh Rekan Kantor Jasa Akuntansi tentang penunjukan salah satu Rekan menjadi pemimpin dalam hal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma.
l. susunan pengurus dalam hal Kantor Jasa Akuntansi yang sudah berbentuk usaha koperasi atau perseroan terbatas.

Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

PENGENDALIAN PENGELUARAN PERUSAHAAN DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS SOFTWARE ACCOUNTING

Perkembangan sebuah usaha untuk saat ini, baik dilihat dari sisi ruang lingkup maupun dari segi ukurannya yang semakin lebih mengarah kepada tingkat kompleks dan lebih meluasnya berbagai kegiatan dari usaha. Hal inilah yang menyebabkan pihak manajemen untuk tidak lagi bisa secara langsung turun tangan untuk mengendalikan berbagai kegiatan operasional perusahaan yang bertambah semakin kompleks tersebut.

Agar tetap bisa mengendalikan berbagai kegiatan perusahaan dengan lebih efektif, maka pihak manajemen harus lebih banyak untuk mengandalkan terhadap berbagai jenis pelaporan dan analisisnya.

Dan tentu saja hal-hal seperti ini bukannya tanpa mengandung resiko yang bisa jadi diakibatkan karena adanya kesalahan-kesalahan (errors) dan ketidakberesan (irregularities) yang mungkin saja akan terjadi dalam proses penyajian dari berbagai jenis laporan dan analisis keuangan perusahaan tersebut.

Dalam upaya untuk mengurangi berbagai resiko tersebut diatas, maka sebagai solusinya manajemen membutuhkan adanya alat pengendalian yang berupa pengendalian internal. Sebuah pengendalian internal yang mampu memfollow up segala urusan admisnistrasi dengan lebih cepat dan mampu dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai kelemahan-kelemahan manusia (human errors) dan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dan dari ketidak beresan dalam penyajian berbagai jenis laporan dan analisis keuangan.

Hal itu sangat dimungkinkan karena dengan adanya fungsi pemeriksaan (check) dan peninjauan ulang (review) yang telah melekat terhadap pengendalian internal yang cukup memadai. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang cukup memadai, maka diharapkan untuk selanjutnya akan mampu dalam dihasilkan laporan-laporan dan analisis-analisis yang bisa menjadi lebih diandalkan dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategi bisnis untuk kedepannya.

Pengendalian terhadap pengeluaran dalam sebuah perusahaan memang sangat penting karena adanya kontrol keuangan seperti ini berkaitan langsung dengan perencanaan berbagai kegiatan dimasa mendatang. Kontrol terhadap pengeluaran seperti ini juga berhubungan erat dengan keuntungan yang hendak ingin dicapai oleh setiap perusahaan terhadap produksi – produksi yang telah dipasarkan.

Kontrol keuangan seperti ini dapat dilakukan dengan cara membuat daftar pengeluaran perusahaan yang kemudian akan dituangkan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya kontrol terhadap pengeluaran seperti ini, maka perusahaan akan mampu menentukan tentang tindakan-tidakan apa saja yang harus dilakukan terkait dengan perbandingan terhadap pengeluaran dan keuntungan. Selain itu dengan adanya kontrol terhadap keuangan seperti ini maka sebuah perusahaan akan mampu untuk lebih meminimalkan resiko terjadinya kerugian total terhadap bisnis.

Karena semakin berkembangnya dunia teknologi, terutama yang berhubungan dengan dunia program/software akuntansi saat ini dapat dengan mudah untuk membantu sebuah perusahaan dalam melakukan proses monitoring dan controlling terhadap berbagai pengeluaran perusahaan, sehingga akan dapat memberikan banyak sekali bantuan dalam hal pengambilan keputusan terhadap pihak manajemen perusahaan, apakah perusahaan ini telah mendapatkan target laba sesuai dengan yang diharapkan atau malah semakin merugi karena terlalu banyaknya pengeluaran dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan yang tidak ter-controlling dengan lebih baik.

Jika sebuah perusahaan yang telah menggunakan suatu program/software akuntansi, maka akan dapat mengatur berbagai jenis pengeluaran dan akan dapat tercatat terhadap data-data program tersebut dan juga akan langsung tersajikan dalam berbagai bentuk laporan yang lebih sesuai, sehingga akan dapat menghemat banyak sekali waktu serta dapat lebih memudahkan suatu perusahaan dalam mengatur apapun seputar pengeluaran serta pendapatannya.

Secara garis besar, tugas-tugas yang mampu dilakukan oleh program akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data.

Proses ini diawali dengan cara menarik atau menangkap data-data perusahaan ke dalam sistem, kemudian dicatat, dan dikelompokkan berdasarkan setiap masing-masing kategori.

2. Memproses Data.

Tahapan selanjutnya adalah untuk pemrosesan data, data akan divalidasi, bisa juga dialih mediakan dan selanjutnya data tersebut akan terlebih dahulu disortir. Jika data termasuk kuantitatif maka selanjutnya penghitungan bisa langsung dilakukan.

3. Manajemen Data

Dalam manajemen data, terdapat berbagai macam aktivitas seperti halnya penyimpanan ke dalam arsip maupun untuk database, penyesuaian data dan retrif atau berupa pengambilan data kembali untuk diproses ulang agar bisa menjadi sebuah informasi.

4. Pengendalian dan Pengamanan Data-Data Perusahaan.

Tahap ini berfungsi untuk melindungi dan menjamin keamanan serta keakuratan dari suatu data karena dalam pemrosesan data yang seringkali terjadi kesalahan, hilang dan juga pencurian data-data penting perusahaan.

5. Pengadaan Informasi.

Merupakan penyampaian terhadap informasi atau berupa laporan yang cukup mudah untuk dipahami melalui jaringan komunikasi terhadap para penggunanya.
Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

FUNGSI-FUNGSI DAN PERANAN PENTING BIDANG AKUNTANSI KEUANGAN DALAM DUNIA BISNIS YANG SESUNGGUHNYA

Pada masa yang sudah semakin serba modern seperti saat ini, yang mana telah memasuki era globalisasi yang menjadikan perkembangan dari dunia bisnis, khususnya di Negara Indonesia yang sudah semakin pesat. Dengan begitu pesatnya perkembangan pada dunia bisnis yang menjadikan berbagai macam cabang-cabang ilmu lain yang memainkan perananannya masing-masing.

Akuntansi dan berbagai macam peranannya dalam dunia bisnis saat ini, mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa akuntansi yang memang berperan sangat penting dalam sektor dunia bisnis. Seperti halnya, pada perekonomian yang berhubungan erat dengan sektor manajemen keuangan perusahaan, maka setiap pengambilan keputusan yang nantinya akan dilakukan harus benar-benar sesuai dan berdasarkan berbagai informasi dalam akuntansi tersebut.

Bagaimana peran bidang akuntasi yang sesungguhnya dalam dunia bisnis?

Dari berbagai jawaban yang seringkali dijumpai adalah bahwa sebenarnya akuntansi akan mampu dalam memberikan berbagai informasi dan jawaban yang berhubungan langsung dengan berbagai kegiatan keuangan bisnis yang mana informasi tersebut tentunya akan digunakan untuk pengambilan keputusan managerial perusahaan untuk selanjutnya.

Manfaat akuntansi pada dunia bisnis tidak sebatas hanya dalam hal itu saja, namun juga mampu memberikan informasi yang lebih akurat untuk semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik itu merupakan pihak internal maupun eksternal perusahaan yang mana informasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai alat penilaian terhadap bagaimana performa dari perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya.

Oleh karena itu, peranan akuntansi sebenarnya sangat penting dalam dunia bisnis, karena akuntansi menyediakan berbagai informasi yang berhubungan langsung dengan berbagai kegiatan perekonomian perusahaan yang dilakukan. Dari berbagi laporan-laporan keuangan tersebut, maka informasi bisnis yang dilakukan akan dikomunikasikan terhadap pihak-pihak yang lebih berkepentingan dalam manajemen dari bisnis tersebut.

Secara umum, terdapat beberapa fungsi-fungsi penting dari akuntansi yang jauh lebih spesifik dalam dunia bisnis, yaitu:

1. Akuntansi digunakan sebagai salah satu alat pengontrol dan pengendali keuangan pada sebuah perusahaan. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnis, pengendalian dan pengontrolan keuangan menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan perkembangan dari bisnis tersebut untuk kedepannya.

Dengan informasi yang valid dari laporan akuntansi keuangan perusahaan tersebut, maka perusahaan akan mengetahui bagaimana tentang seluk-beluk dari pengelolaan dana yang selama ini telah dilakukan oleh perusahaan, berapa besar laba yang telah didapatkan dari bisnis yang telah dilakukan, serta berapa persisnya total kerugian yang telah didapat dan kerugian seperti apa sajakah yang selama ini telah terjadi pada perusahaan.

2. Akuntansi juga berfungsi sebagai alat evaluasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dari berbagai laporan-laporan akuntansi yang telah dibuat oleh perusahaan, maka tentu saja laporan-laporan tersebut akan menunjukan tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Dari laporan inilah, maka pimpinan perusahaan akan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja bisnis yang selama ini telah dilakukan dan untuk mengidentifikasikan tentang berbagai permasalahan keuangan yang ada pada perusahaan tersebut.

3. Peran selanjutnya dari akuntansi bisnis juga untuk membuat perencanaan bisnis yang nantinya ingin bisa dicapai pada masa mendatang dengan cara melihat hasil dari proses evaluasi bisnis yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan SIA, memiliki peranan yang begitu besar pada internal perusahaan dalam menjalankan perputaran proses bisnisnya. SIA berperan aktif dalam mengumpulkan dan menyimpan segala macam aktivitas perekonomian bisnis, terutamanya adalah segala aktivitas transaksi yang selama ini telah dilakukan, selanjutnya SIA akan memproses data-data aktivitas transaksi tersebut untuk menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan pengontrolan terhadap berbagai macam asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan agar pelaku bisnis tersebut dapat menerapkan strategi dan menetapkan keputusan bisnis yang lebih tepat agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal.

Kemampuan dalam menjalankan bisnis namun tanpa diikuti dengan penerapan SIA yang lebih tepat maka akan menyebabkan terjadinya permasalahan sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan bisnis yang dijalankan perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi bisa dikatakan dapat berjalan dengan baik jika didalamnya terdapat sistem pengendalian internal yang cukup efektif. Suatu keberhasilan yang telah dihasilkan oleh SIA dapat diukur dan ditentukan oleh seberapa baiknya kualitas dari berbagai informasi yang diberikan. Untuk itulah maka diperlukan adanya sistem yang lebih baik untuk menghasilkan kualitas informasi yang nantinya bisa digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.  Seorang akuntan pada sebuuah perusahaan harus lebih bijak dalam menentukan sistem akuntansi yang nantinya akan dijalankan. Jika akuntan tersebut terkesan seperti “clueless/tidak mengerti”, maka sistem sirkulasi perputaran keuangan dalam perusahaan tersebut juga sama sekali tidak akan berjalan dengan lebih baik.  Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian, terimakasih dan salam sukses.
Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

JENIS-JENIS TENAGA KERJA DAN SETIAP HAK DAN KEWAJIBANNYA TERHADAP PERUSAHAAN YANG HARUS DIPAHAMI TIM HRD PERUSAHAAN

Pada dunia kerja yang sesungguhnya, karyawan yang bekerja kepada perusahaan biasanya tidak hanya terdiri dari karyawan tetap saja. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut sudah berskala besar. Biasanya, selain karyawan tetap, anggota tim mereka beberapa diantaranya terdiri dari karyawan part time (paruh waktu), pekerja lepas atau freelancer, sampai dengan karyawan magang (praktek anak sekolah).

Setiap masing-masing jenis karyawan, baik itu karyawan tetap, karyawan part time, freelancer dan karyawan magang tentunya memiliki perbedaannya masing-masing, baik dari segi jam kerja, beban kerja, sampai dengan gaji dan upah. Hal ini sangat penting untuk diketahui tim HRD agar pihak perusahaan sendiri dapat memenuhi setiap masing-masing hak dan kewajiban mereka. Jadi sebenarnya, apa saja membedakan antara karyawan part time, karyawan freelancer, karyawan magang?

1. Tenaga Kerja Paruh Waktu (Pekerja Part Time).

Sampai saat ini memang masih belum jelas seputar hukum atau berupa peraturan yang dikeluarkan secara resmi dari pihak pemerintah Indonesia yang mengatur tentang seluk-beluk tentang karyawan part time ini. Karyawan part time bisa juga diartikan sebagai karyawan yang jam kerjanya kurang dari karyawan pekerja full time. Jam kerja full time merupakan 40 jam dalam seminggu atau delapan jam dalam sehari. Nah, jam kerja part time sangat kurang dari itu, dan biasanya tidak sampai 30 jam dalam seminggu.

Pekerjaan part time juga lebih bersifat sementara dan berlangsung selama beberapa periode saja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan dengan karyawan part time biasanya yang akan menerapkan sistem pergantian shift seperti: restoran, kafe, hotel, maupn bar. Namun, bagi karyawan part time tetap berbeda dari karyawan shift biasanya. Karyawan shift biasa bekerja selama kurang lebih sekitar delapan jam dalam satu kali shift, sedangkan karyawan part time bisa kurang dari itu.

Lalu, terkait dengan permasalahan upah, sekali lagi belum ada peraturan secara resmi yang secara khusus untuk membahasnya. Jadi, biasanya jumlah upah yang ditentukan oleh perusahaan dan telah disepakati oleh karyawan. Selain itu, karyawan part time juga tetap berhak untuk mendapatkan jatah cuti. Jika merujuk kepada Pasal 79 UU Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan hak cuti terhadap karyawan. Dalam setahun, karyawan part time bisa mengambil dua belas hari cuti setelah bekerja selama dua belas bulan secara terus menerus.

Keuntungan bagi Perusahaan Jika Memiliki Pekerja Part Time:

Bagi perusahaan, merekrut karyawan part time bisa sangat menghemat pengeluaran karena mereka tidak ada kewajiban untuk membayar tunjangan, asuransi, atau berupa iuran pensiun. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu lagi harus dipusingkan dengan berbagai kerumitan seperti mengurus kontrak kerja, kewajiban untuk pemberian jaminan, dan lain sebagainya.

2. Tenaga Kerja Harian Lepas (Freelancer).

Peraturan pemerintah tentang aturan kerja bagi karyawan freelance atau harian lepas telah dibahas dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di dalamnya telah membahas tentang Perjanjian Kerja Harian Lepas. Jadi, jika lebih mengacu kepada KEPMEN tersebut, maka perjanjian para pekerja harian lepas merupakan bagian dari PKWT. Hanya saja, terdapat beberapa perjanjian yang tidak menganut dalam ketentuan umum dari PKWT.

Idealnya adalah, karyawan freelance bekerja selama batas waktu periode tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Biasanya, jasa freelancer banyak dibutuhkan oleh perusahaan untuk membantu pelaksanaan proyek-proyek khusus. Dan jika menganut pada Perjanjian kerja Harian Lepas, karyawan freelance seharusnya bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Jika  karyawan bekerja selama 21 hari atau bahkan bisa lebih dari itu, maka statusnya akan berubah menjadi PKWT.

Besarnya penghitungan upah bagi tenaga kerja freelance idealnya lebih didasarkan kepada volume pekerjaan yang telah diselesaikannya dalam satu hari. Kehadirannya juga biasanya masih tetap menjadi pertimbangan lain dalam penghitungan upah dari tenaga kerja freelancer ini. Nah, jumlah upah per hari ini biasanya juga berbeda-beda pada setiap perusahaan, tergantung dari kebijakan dan kesepakatan yang sudah terjadi antara pihak perusahaan dengan karyawan freelance tersebut.

3. Keuntungan bagi Perusahaan jika Mempekerjakan Tenaga Kerja Freelancer:

Jika dibandingkan dengan karyawan part time, tenaga kerja freelancer bisa dikatakan yang paling fleksibel. Dan karena hal inilah yang menjadi satu kelebihan utama di mata perusahaan dari karyawan freelancer. Fleksibilitas freelancer lebih memungkinkan bagi perusahaan Anda untuk meminta bantuannya kapanpun Anda membutuhkannya. Karena tidak memiliki ikatan kerja yang kuat dengan perusahaan, seorang freelancer juga biasanya memiliki ide-ide yang lebih fresh, sehingga sangat bagus untuk kemajuan perusahaan Anda.

Sudah menjadi tugas utama dari tim HRD untuk mengerti dan memahami status dari setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan. Dengan begitu, HRD akan bisa membantu perusahaan dalam memenuhi hak-hak mereka sekaligus untuk mendorong mereka dalam menyelesaikan setiap kewajibannya terhadap perusahaan.

4. Karyawan Magang (Kerja Praktek Lapangan).

Hal-hal yang terkait dengan kerja magang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut, pemagangan disebut sebagai salah satu bagian dari sistem pelatihan kerja yang harus dilaksanakan secara terpadu antara pelatihan dari lembaga pelatihan dan bekerja secara langsung di bawah pengawasan dan bimbingan dari instruktur atau karyawan perusahaan yang lebih berpengalaman dalam hal urusan pekerjaan. Tujuannya adalah agar para karyawan yang bersangkutan dapat menguasai atau lebih meningkatkan keterampilan tertentu yang mereka miliki.

Biasanya, proses pemagangan ini dilakukan oleh mahasiswa S1 tingkat akhir, jenjang pendidikan Diploma. Sebelum lulus, mereka akan dituntut untuk merasakan secara langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terlibat langsung dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, untuk melakukan pemagangan, juga harus terdapat perjanjian secara tertulis diantara peserta magang dengan perusahaan. Jika tidak ada perjanjian, maka proses pemagangan tersebut akan dianggap tidak sah dan status dari para peserta akan berubah menjadi karyawan perusahaan. Khusus bagi yang hendak magang di luar negeri, maka peserta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri luar negeri.

Idealnya adalah menurut UU Ketenagakerjaan, pekerja magang bisa dilaksanakan maksimal hanya selama setahun. Selama kegiatan magang masih berlangsung, peserta magang berhak untuk mendapatkan uang saku dan/atau uang transportasi, pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan, dan Jaminan Kecelakaan Kerja (jaminan sosial tenaga kerja).

Keuntungan Bagi Perusahaan Mempekerjakan Tenaga Magang:

Karena perusahaan hanya perlu mengeluarkan uang saku dan/atau uang transport, maka dengan merekrut karyawan magangpun masih bisa untuk membantu perusahaan dalam menghemat berbagai pengeluaran. Selain itu, dengan merekrut tenaga kerja magang juga akan dapat menjadi salah satu sarana branding bagi perusahaan terhadap para calon karyawan dari kalangan anak-anak muda. Ingat, kebanyakan dari karyawan magang biasanya masih berstatus kuliah tingkat akhir. Setelah mereka selesai magang, mereka pasti akan bercerita tentang pengalamannya magang ditempat Anda kepada teman-temannya. Maka dari itu, pastikan bahwa Anda tetap memperlakukan karyawan magang ini dengan baik, sehingga image perusahaan Anda juga akan menjadi lebih positif.

Nah, agar hal seperti itu dapat menjadi lebih mudah untuk dilakukan, maka HRD dapat memanfaatkan sebuah software HR yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur standar tenaga kerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan terkini dari tim HR, mulai dari proses administrasi, database karyawan, slip gaji, BPJS Ketenagakerjaan, PPh 21, bahkan sampai dengan alur kerja.

Dengan memanfaatkan software HR, maka tim HRD bisa lebih meminilasir untuk terjadinya human error dalam hal mengelola setiap karyawan pada perusahaan, baik itu adalah karyawan tetap, karyawan part time, karyawan freelancer sampai dengan karyawan magang, sekalipun. Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih. Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

Scroll to top