Kategori: Accounting

PENEGASAN KEADILAN PERPAJAKAN PADA RUANG LINGKUP DUNIA BISNIS E-COMMERCE (BISNIS ONLINE/OLSHOP)

Semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi digital secara otomatis juga akan mempengaruhi berbagai gaya hidup orang-orang yang berada didalamnya. Dari akses internet yang sudah semakin mudah dan cukup terjangkau, didukung dengan banyak tersedianya berbagai macam jenis gadget yang menjadikan siapapun menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi.

Para pengguna internet yang sudah semakin besar inilah yang juga mendorong munculnya berbagai macam jenis situs jual beli online, yang semakin memungkinkan diantara pihak penjual dan pembeli dapat langsung bertransaksi dari dunia maya, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Transaksi online seperti ini seringkali disebut dengan e-commerce. Dengan berbagai kemudahannya, seperti penjual tidak perlu lagi harus menyewa tempat untuk menjual, stok barang, atau dengan menyewa seorang karyawan yang menjadikan e-commerce sebagai salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh para pengusaha.

Melihat semakin pesatnya pertumbuhan e-commerce, maka diperlukan adanya strategi yang lebih efektif bagi otoritas perpajakan untuk menyikapinya. Yang harus diperhatikan adalah tetap harus menjaga pertumbuhan yang lebih pesat seperti ini agar tidak sampai terjadi distorsi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan perpajakan. Selama ini aspek perpajakan dalam dunia e-commerce menjadi sorotan otoritas perpajakan, apakah transaksi seperti ini dapat dikenakan pajak dan bagaimana untuk menyeimbangkan antara peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan dunia e-commerce saat ini.

Beberapa negara yang telah tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) telah menyepakati bahwa setiap perubahan pada aspek perpajakan bagi e-commerce harus dilakukan melalui kerja sama dan perjanjian internasional dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari perpajakan. Tujuh prinsip dasar dari perpajakan tersebut adalah berupa:

1. Neutrality (Netralitas).
2. Efficiency (Efisiensi).
3. Certainty (Kepastian).
4. Simplicity (Kesederhanaan).
5. Effectiveness (Efektivitas).
6. Fairness (Keadilan).
7. Flexibility (Fleksibilitas).

Ketujuh dari prinsip-prinsip ini juga sudah berlaku bagi semua perdagangan non ecommerce.

Pada tahun 1998, Amerika Serikat telah menerapkan Internet Tax Freedom Act. Setelah mengalami beberapa kali perpanjangan, kemudian berakhir pada November 2014. Peraturan ini telah melarang tidak dikenakannya pajak pada akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan email. Namun demikian ketentuan perpajakan yang masih berlaku bagi perdagangan konvensional masih berlaku sama halnya dengan e-commerce.

Negara Kanada telah menetapkan bahwa bisnis yang dilakukan secara online diperlakukan sama seperti layaknya bisnis offline biasa. Pendapatan dari e-commerce yang termasuk ke dalam kategori pendapatan biasa dan akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang masih berlaku. Ketentuan tersebut juga masih tetap berlaku pada jenis perdagangan yang terkena pajak penjualan, seperti GST (Goods and Service Tax) dan HST (Harmonized Sales Tax).

Beberapa negara telah berupaya untuk mengambil sikap wait and see terkait dengan perpajakan e-commerce ini. Hanya dari Uni Eropa saja yang sudah menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda, yang mana jika seseorang telah menjual barang dan jasa melalui internet dan telah memenuhi nilai penjualan dalam batas-batas tertentu, maka wajib baginya untuk mendaftarkan diri pada salah satu Negara dari Uni Eropa dan akan mengenakan pajak PPN bagi pembelinya.

Dari sini yang harus diperhatikan adalah, dengan tidak adanya ketentuan pajak terbaru bukan berarti e-commerce sudah 100% bebas pajak. Perlakuan pajak yang sama sangat perlu untuk diterapkan bagi para pengusaha online agar prinsip keadilan dalam hal pengenaan pajak dapat dipenuhi. Hal ini akan menjadi sangat tidak adil bagi para pengusaha yang telah lama menjalankan usaha toko makanan/minuman atau penjual barang-barang secara offline yang harus selalu membayar pajak atas penghasilan yang telah mereka dapatkan, sementara bagi orang lain yang telah menjual barang-barang dan makanan melalui toko-toko online yang sama sekali tidak dikenakan pajak penghasilan dari hasil penjualan bisnis onlinenya.

Karena itulah maka pihak perpajakan di Indonesia hendaknya harus memberikan awareness agar para pengusaha e-commerce menyadari betul tentang kewajiban perpajakannya pada bisnis online mereka. Selain itu dari beberapa peraturan tentang perundang-undangan perpajakan yang selama ini sudah berlaku harus kembali ditegaskan dalam dunia bisnis e-commerce, seperti apabila terdapat pengusaha dari e-commerce yang memiliki banyak toko-toko online dengan lokasi server yang berbeda-beda, maka apakah akan diperlakukan sama saja dengan WP Orang Pribadi, Pengusaha Tertentu (WP OPPT) yang wajib mendaftarkan diri di setiap tempat kegiatan usahanya?

Sampai saat ini pun masih belum terlalu nampak pengaruh dari aspek perpajakan dari e-commerce yang terlalu signifikan, hanya berupa penegasan atas perlakuan perpajakan dari e-commerce yang dianggap sangat cukup. Untuk itulah maka sangat perlu adanya komunikasi yang lebih intens terhadap pelaku usaha dari e-commerce, bahwa penegasan tersebut bukanlah sebuah pengenaan pajak yang baru terhadap para pengusaha e-commerce, melainkan berupa penegakan keadilan bagi para pelaku usaha offline. Untuk itulah maka sangat perlu untuk dilakukan sosialisasi dalam menghindari terjadinya penolakan terhadap peraturan penegasan tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seputar perpajakan Nasional. Anda membutuhkan bantuan dalam pembuatan SOP finance dan accounting, serta software parpajakan bagi bisnis on line anda, serta lisensi gratis pengoperasian software accounting anda, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu. Terimakasih !

KARAKTERISTIK KUALITATIF PADA LAPORAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN SPT TAHUNAN BADAN

Sebagai WP (Wajib Pajak) yang harus membuat pembukuan, terlebih lagi bagi WP Badan, laporan keuangan merupakan poin terakhir dari serangkaian proses untuk pembukuan dalam satu periode akuntansi. Sampai pada tanggal tertentu pada satu periode akuntansi normal berakhir, Wajib Pajak harus menyediakan laporan yang terkait dengan posisi keuangan dari bisnisnya, performa perusahaan, dan perubahan posisi keuangan yang akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan perpajakan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana SPT Tahunan PPh WP Badan harus melampirkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca serta berbagai informasi lainnya yang nantinya akan digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa SPT Tahunan yang dinilai tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan laporan keuangan.

Penggunaan laporan keuangan memang tidak bisa dipisahkan dari SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan SPT Tahunan, laporan keuangan merupakan dokumen sumber utama dari mana nilai dalam SPT Tahunan tersebut berasal yang nantinya akan lebih mengarah kepada laba rugi perusahaan terhadap perhitungan pajak terutangnya.

Karena itu setiap Wajib Pajak harus lebih memperhatikan karakter kualitatif dari laporan keuangan yang nantinya akan digunakan, sehingga dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) terdapat empat macam karakter kualitatif pada laporan keuangan, yaitu:

1. Harus Mudah Dipahami.

Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan hendaknya tidak terlalu rumit dan harus cukup mudah untuk bisa dipahami oleh para penggunanya. Dalam hubungannya dengan pajak adalah laporan keuangan harus bisa menunjukkan daya dukung terhadap SPT Tahunan PPh. Artinya adalah harus bisa menunjukkan poin-poin dan tujuan yang lebih jelas agar lebih cepat dimengerti oleh para penggunanya. Hal ini juga akan semakin menghindarkan dari terjadinya kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi antara fiskus dengan Wajib Pajaknya.

2. Laporan Harus Relevan.

Laporan keuangan hendaknya juga harus relevan dalam upaya untuk memenuhi segala kebutuhan penggunaan dan pengambilan keputusan. Sebuah laporan keuangan akan dinilai tingkat kualitasnya bisa dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan menjadikannya sebagai dasar dan sumber utama untuk mengevaluasi pada setiap periode tertentu dan untuk mengoreksi dari hasil evaluasi tersebut.

3. Tingkat Kevalidan yang Handal.

Laporan keuangan bisa dinilai handal tingkat kevalidannya apabila tidak terdapat pengertian yang menyesatkan para penggunanya, kesalahan material, serta menyajikan laporan yang benar-benar jujur apa adanya atau wajar, sehingga dapat benar-benar diandalkan oleh pemakainya. Karakteristik dari handal ini meliputi dari penyajian yang jujur, netralitas, dan pertimbangan yang lebih sehat. Karakteristik seperti ini menghendaki adanya laporan keuangan yang diberikan dengan wajar, lebih menekankan dari isi daripada bentuk, tidak diperkenankan menyajikan informasi yang hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja, sementara terdapat pihak lain yang masih merasa dirugikan olehnya, mengutamakan unsur kehati-hatian dan pertimbangan secara rasional, serta lebih mengutamakan kelengkapan dalam hal penyediaan informasinya.

4. Dapat Diperbandingkan.

Laporan financial (keuangan) perusahaan hendaknya juga harus bisa diperbandingkan antar periode untuk mengetahui tren dari posisi dan kinerja keuangan. Selain itu dengan cara membandingkan laporan keuangan antar perusahaan dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Karena itu pengukuran dan penyajian dari laporan keuangan transaksi atau lainnya juga harus dilakukan secara kontinyu (berkelanjutan) dan konsisten. Implikasi terpenting dari perbandingan seperti ini adalah pemakai harus mendapatkan informasi yang terkait dengan berbagai kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan, adanya perubahan kebijakan, serta adanya pengaruh dari berbagai perubahan tersebut.

Semoga bisa bermanfaat dalam menambah wawasan Anda sekalian tentang karakteristik kualitatif dari laporan keuangan untuk tujuan pelaporan SPT Badan, terimakasih dan salam sukses.

Apabila membutuhkan software HRD, Payroll dan Accounting, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

SEPUTAR PAJAK: FUNGSI SPT TAHUNAN DAN SPT TAHUNAN BAGI BADAN USAHA

Bagi Anda yang masih berstatus sebagai karyawan, tentunya juga akan dikenakan pajak yang harus dipotong melalui perusahaan. Namun mengapa masih tetap harus melaporkan SPT untuk setiap tahunnya?

Agar tidak sampai terjadi salah pengertian dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa sebenarnya pengertian dan fungsi dari surat pemberitahuan (SP).

1. Sebenarnya Apa Fungsi Utama Dari SPT Tahunan itu?

SPT Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) penghasilan yang berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya, terutama untuk melaporkan, sepert:

• Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudak dilakukan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau berupa pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
• Penghasilan yang menjadi objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
• Harta dan kewajiban yang dimiliki.
• Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nah, meskipun sebagai karyawan. Namun gaji Anda harus tetap dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja, dan SPT juga tetap harus dilaporkan karena mungkin saja Anda memiliki penghasilan dari sumber lain. Misalnya selain sebagai karyawan, Anda juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengusaha online atau freelancer.

2. SPT Tahunan Badan Usaha.

Selain harus dilaporkan oleh orang pribadi, SPT Tahunan juga harus tetap dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan (formulir 1771). Adapun bentuk formulir dari SPT Tahunan telah diatur dalam PER-26/PJ/2013 tentang perubahan atas PER-34/PJ/2010.

Adapun ketentuan yang terkait dengan SPT Tahunan tersebut adalah:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
2. Setiap Wajib Pajak tetap wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah atau mata uang asing jika mendapatkan ijin dari Menkeu.
3. Setiap Wajib Pajak tetap wajib  menandatangani SPT.
4. Setiap Wajib Pajak juga harus menyampaikan SPT ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dulu atau sudah dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
5. Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama sekitar 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain terhadap Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan dari Menteri Keuangan.
7. Bentuk dan isi SPT serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan tata cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian dalama memahami seputar SPT Tahunan, terimakasih dan salam sukses.

Apabila membutuhkan software HRD, Payroll dan Accounting, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

 

MAMPUKAH PENYEDIA SOFTWARE AKUNTANSI ONLINE MENJAMIN KEAMANAN DARI CYBER CRIME (KEJAHATAN CYBER)

Semakin pesatnya perkembangan dunia digital banyak sekali memberikan dampak positif bagi para penggunanya, namun disadari atau tidak bahwa perkembangan tersebut juga tetap ada dampak negatifnya. Dampak positif dari berbagai kemajuan teknologi tersebut adalah berupa semakin terbukanya berbagai peluang-peluang e-commerce, e-banking, dan juga semakin dikembangkannya software-software akuntansi yang sudah mulai berbasis online (cloud/web based).

Sistem akuntansi yang sudah mulai berbasis online ini sangat memungkinkan bagi para pemilik usaha agar dapat memantu dengan lebih detail secara real time bagaimana kondisi keuangan dari usahanya dengan lebih cepat dan akurat darimana saja dan kapan saja, sehingga keputusan akan dapat diambil dengan lebih cepat. Kebutuhan seputar informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat, tanpa harus terhalang oleh waktu dan tempat dapat dilakukan dengan sistem yang berbasis cloud ini.

Namun yang tetap harus diingat adalah teknologi internet juga memberikan dampak negatif diluar dampak positifnya. Yaitu dunia digital telah membuka celah-celah tersembunyi yang bisa saja digunakan sebagai peluang untuk maksud jahat dan semakin memungkinkan untuk terjadinya tindak-tindak kejahatan digital yang lebih bersifat konvensional seperti halnya pengancaman, pencurian, dan penipuan yang seringkali terjadi dan banyak dilakukan secara online. Berbagai dampak negatif tersebut pada akhirnya akan smakin membentuk paradigma bahwa tidak ada komputer atau sistem apapun yang aman dalam dunia digital (online).

Dalam dunia maya, permasalahan keamanan merupakan permasalahan yang begitu krusial. Tanpa adanya keamanan yang cukup memadai, maka data-data dan sistem yang ada bisa saja dicuri dengan sangat mudah. Kelemahan-kelemahan yang biasanya seringkali ditemukan pada jenis sistem jaringan yang sudah berbasis internet (cloud) adalah adanya hole (lubang-lubang keamanan).

Yang menjadi resiko terbesarnya adalah terkadang pihak penyedia/vendor jaringan yang berbasis cloud ini belum menyadarinya, bahkan yang lebih buruk lagi adalah sama sekali tidak menyadari jika hole tersebut ada dan apabila tidak segera ditutup, maka akan menjadi celah empuk bagi para peretas-peretas handal yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Pencurian data-data penting dan sistem dari internet ini lebih sering disebut dengan sebutan cyber crime (kejahatan cyber).

Cyber crime hanya dapat dilakukan dengan jalan menggunakan teknologi cyber. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dimana para pelaku cyber crime ini adalah orang pribadi, pelajar, pengangguran maniak computer atau bisa juga karyawan dari sebuah perusahaan yang sebelumnya dianggap biasa-biasa saja dan begitu loyal serta sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari perusahaannya. Mereka melihat adanya sedikit celah yang terdapat pada sistem komputer dan pada akhirnya mereka malah melakukan tindakan kriminal tersebut.

Lalu bagaimana dengan keamanan software akuntansi yang sudah berbasis cloud tersebut? Berikut ini adalah bebarapa poin-poin penting yang masih dapat dilakukan untuk tindakan pencegahan agar tidak sampai terjadinya cyber crime atau pembobolan sistem akuntansi online milik perusahaan:

• Tempatkan lokasi server yang lebih dari 1 dengan tempat yang berbeda-beda, sehingga apabila terjadi kerusakan, pembajakan, sabotase, bahkan tindakan kejahatan cyber maka database perusahaan tidak hilang atau rusak seluruhnya.
• Menggunakan system firewall yang sangat sulit untuk bisa ditembus. Meskipun apabila masih dapat ditembus, namun tetap dapat mempersiapkan perlindungan-perlindungan cadangan lainnya yang belum pernah diperhitungkan sebelumnya oleh para cyber dunia digital, seperti: dengan menyimpan data-data pada server yang berbeda-beda (backup data pada server yang berbeda).
• Mensyaratkan pada provider untuk memberikan garansi atas keamanan dari system perlindungan mereka dan tingkat kestabilan dari kondisi kecepatan akses, sehingga tidak sampai terjadi keterlambatan dalam hal pengiriman dan penerimaan data-data penting perusahaan.

Memang sudah seharusnya uuntuk perkembangan teknologi yang begitu cepat yang diikuti dengan perlindungan-perlindungan hukum yang dapat mengaturnya. Tanpa adanya paying hukum yang pasti dan sebagai pengatur ketegasan dari lembaga serta dalam hal penegakannya, maka akan semakin menyebabkan terjadinya ketimpangan dan semakin tidak terkendalinya perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat dan salam sukses selalu.

Apabila membutuhkan software HRD, Payroll dan Accounting, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

Scroll to top