Kategori: Perpajakan

BEBERAPA PERSYARATAN YANG HARUS BISA DIPENUHI UNTUK MENDAPATKAN IZIN MEMBUKA JASA KAP (KANTOR AKUNTAN PUBLIK)

Apakah Anda pernah mendengar istilah dari Kantor Jasa Akuntansi, yang mana dari istilah tersebut banyak digunakan secara luas setelah mendapatkan pengakuan secara resmi dari Peraturan Menteri Keuangan No.25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.

Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan Akuntan Beregister Negara ini?

Akuntan Beregister Negara merupakan seorang akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang telah diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Register Negara Akuntan merupakan daftar yang memuat nomor dan nama dari orang-orang yang memang berhak untuk menyandang gelar Akuntan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.25/PMK.01/2014).

Untuk menjadi seorang Akuntan Beregister Negara seorang akuntan harus dapat memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan berikut, yaitu:

1. Telah dinyatakan lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan professional, sehingga bisa mendapatkan sebutan/gelar Ak (Akuntan).
2. Berpengalaman dalam bidang akuntansi.
3. Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan, dalam hal ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Kantor Jasa Akuntansi tidak bisa berjalan tanpa adanya seorang akuntan yang telah ber Register Negara, yang mana sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kantor Jasa Akuntansi hanya dapat didirikan dan mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan jika didirikan oleh seorang Akuntan Beregister Negara. Dengan demikian, maka dengan menjadi seorang Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi saja masih belum cukup agar dapat menjadi seorang Akuntan Beregister Negara dan mendirikan Kantor Jasa Akutansi yang keberadaannya telah diakui secara legal oleh negera.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan Kantor Jasa Akuntansi?

Syarat untuk pendirian Kantor Jasa Akuntansi telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, yaitu:

Pasal 9

1. Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Kantor Jasa Akuntansi memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang telah disepakati atas informasi keuangan, dan jasa dari sistem teknologi informasi.
3. Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu memberikan jasa asuransi, akan dikenakan sanksi administratif.
5. Kantor Jasa Akuntansi yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

Pasal 10

1. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha:

a. Perseorangan.
b. Persekutuan perdata.
c. Firma.
d. Koperasi atau perseroan terbatas.

2. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.
3. Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Akuntan yang berkewarganegaraan Indonesia.
4. Kantor Jasa Akuntansi yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), yaitu dipimpin oleh Akuntan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, akan dikenakan sanksi administratif.
5. Dalam hal pimpinan Kantor Jasa Akuntansi yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi berupa pencabutan dari Register Negara Akuntan, maka Kantor Jasa Akuntansi tersebut akan diberikan waktu paling lama adalah selama 6 (enam) bulan untuk menggantikan pimpinan Kantor Jasa Akuntansi tersebut.
6. Kantor Jasa Akuntansi yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), yaitu tidak mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi atau mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi namun melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 11

1. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan.
2. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu didirikan dan dikelola oleh lebih dari 1 (satu) orang Akuntan, akan dikenakan sanksi administratif.
3. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c didirikan dan dikelola oleh paling sedikitnya adalah 2 (dua) orang Rekan dan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan.
4. Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3), jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing paling banyak adalah 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan.
5. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), yaitu:

a. Didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Rekan.
b. Akuntan yang menjadi Rekan dalam Kantor Jasa Akuntansi tersebut kurang dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan.
c. Rekan yang berkewarganegaraan asing lebih dari 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan, akan dikenakan sanksi administratif.

6. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) didirikan dan dikelola dengan syarat pemimpin utamanya adalah seorang Akuntan.
7. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk badan usaha koperasi yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), yaitu pemimpin utamanya bukan Akuntan, akan dikenakan sanksi administratif.
8. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e yang didirikan dan dikelola dengan persyaratan:

a. Pemimpin utamanya adalah seorang Akuntan.
b. Saham perseroan paling sedikit minimal adalah 51/100 (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia.
9. Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha perseroan terbatas yang telah didirikan dan dikelola dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 12

Kantor Jasa Akuntansi dapat menggunakan nama Akuntan yang merupakan pimpinan utama dan/atau Rekan pada Kantor Jasa Akuntansi yang bersangkutan atau menggunakan nama lain dengan syarat berikut:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
b. belum digunakan oleh Kantor Jasa Akuntansi lain.
c. telah menjadi hak milik umum.

Pasal 13

1. Menteri memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
2. Pemberian izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang sudah ditandatangani oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
3. Untuk mendapatkan izin usaha, Kantor Jasa Akuntansi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
c. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
d. Membuat surat pernyataan tentang pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikitnya adalah:

1. Nama dan alamat Akuntan.
2. Nama dan domisili Kantor Jasa Akuntansi.
3. Maksud dan tujuan pendirian Kantor Jasa Akuntansi.

e. Memiliki akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) sampai dengan dengan huruf (e).
f. Melengkapi formulir permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang telah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
g. Membuat surat pernyataan bermaterai yang cukup dan sudah berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang telah disampaikan adalah benar sesuai dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

4. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (f) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri dari:

a. Foto copy piagam Register Negara Akuntan.
b. Foto copi bukti anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
c. Daftar Akuntan bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan.
d. Foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan atau atas nama Kantor Jasa Akuntansi untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan.
e. Surat pernyataan seputar pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermaterai yang cukup bagi bentuk usaha perseorangan.
f. Akta untuk pendirian yang telah disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang telah berbentuk usaha selain perseorangan.
g. Rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Jasa Akuntansi.
h. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti domisili Akuntan.
i. Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor.
j. Foto tampak depan dan ruangan kantor Kantor Jasa Akuntansi.
k. Surat persetujuan dari seluruh Rekan Kantor Jasa Akuntansi tentang penunjukan salah satu Rekan menjadi pemimpin dalam hal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma.
l. susunan pengurus dalam hal Kantor Jasa Akuntansi yang sudah berbentuk usaha koperasi atau perseroan terbatas.

Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

PERBEDAAN MENDASAR ANTARA DUA PROFESI PEGAWAI AKUNTANSI DAN AKUNTAN (AKUNTAN PUBLIK)

Profesi akuntansi merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian dalam bidang akuntansi, termasuk juga bidang pekerjaan akuntan publik, akuntansi internal yang bekerja pada suatu perusahaan (karyawan akuntansi).

1. Pegawai Akuntansi.

Karyawan Akuntansi adalah Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi perusahaan. Akuntan internal ini lebih sering disebut juga dengan akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut hanya dapat diduduki oleh mulai dari tingkat staff biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan (Chief Accounting).

Tugas mereka adalah untuk menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan agar dapat digunakan oleh pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan untuk kepentingan pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan terhadap berbagai permasalahan perpajakan dan pemeriksaan internal.

Karyawan Akuntansi sangat berguna untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

• Perencanaan Anggaran.

Berdasarkan berbagai informasi ekonomi yang lebih tepat, maka akan dapat disusun perencanaan kerja yang lebih baik untuk berbagai pelaksanaan kegiatan ke tahap berikutnya.

• Pengendalian Keuangan.

Berdasarkan perencanaan dan penerapan dari sistem akuntansi yang lebih baik, akan dapat dikontrol atau dinilai tentang bagaimana jalannya kegiatan dari operasional perusahaan.

• Pertanggungjawaban Terhadap Para Pemegang Saham.

Setelah diadakan berbagai pencatatan terhadap semua transaksi dan saat kejadiannya, pada akhir periode akan disusun laporan keuangan untuk disampaikan terhadap pihak direksi atau terhadap pihak-pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

2. Akuntan (Akuntan Publik).

Akuntan Publik merupakan seorang akuntan yang bekerja dengan cara membuka kantor akuntan publik (KAP) yang akan memberikan pelayanan terhadap perusahaan dalam bidang audit, penyusunan sistem akuntansi dan juga jasa-saja lainnya secara independen (mandiri).

Akuntan publik adalah suatu bidang kegiatan yang dilakukan oleh para akuntan publik, akuntan publik akan menyediakan berbagai macam jasa untuk membantu perusahaan yang antara lain berupa jasa perpajakan, jasa auditing atau untuk pemeriksaan atas kewajaran dari laporan keuangan, dan jasa konsultasi manajemen. Berbagai jasa yang akan diberikan oleh akuntan publik tersebut semakin memunculkan bidang-bidang spesialisasi lain dalam ilmu akuntansi, yaitu: Akuntansi perpajakan, Pemeriksaan akuntansi, dan juga jasa konsultasi manajemen.

• Bidang Akuntansi Perpajakan.

Setiap perusahaan yang seringkali harus selalu berurusan dengan berbagai permasalahan perpajakan. Karena itulah, sebuah perusahaan tetap membutuhkan seorang akuntan yang mengetahui tentang bagaimana konsep, metode, cara pelaporan, dan peraturan/perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini, akuntan akan bertugas antara lain untuk membantu dalam menetapkan besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan disesuaikan dengan ketentuan yang masih berlaku.

Penetapan pajak tersebut akan didasarkan pada Laporan Perhitungan Rugi Laba milik perusahaan. Selain itu, akuntan juga akan berperan penting dalam perencanaan pajak (misalnya: untuk memberikan nasehat tentang bagaimana cara dalan meminimalkan laba jika memang dirasa memungkinkan, metode akuntansi yang sudah diterapkan), pelaksanaan administrasi perpajakan (misalnya untuk pengisian Surat Pemberitahuan Pajak-SPT), atau untuk mewakili perusahaan di kantor pajak. Berbagai pekerjaan akuntan yang berhubungan langsung dengan permasalahan perpajakan, maka itulah yang disebut dengan akuntansi perpajakan.

• Pemeriksaan Akuntansi (Auditing).

Hasil laporan keuangan dari suatu perusahaan perlu dinilai tingkat kelayakan dan kewajarannya sebelum laporan tersebut akan diinformasikan kepada pihak luar. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan layak dan cukup wajar apabila telah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang masih berlaku secara umum. Untuk itulah, sebelum laporan keuangan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan publik, sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu agar laporan tersebut dapat dipercaya. Pemeriksaan tersebut akan diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap data-data akuntansi yang berada di perusahaan serta akan memeriksa kecermatan dalam melakukan pembukuan terhadap data-data tersebut.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh akuntan publik yang telah dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain melakukan pemeriksaan, mereka juga akan memberikan pendapat dan penilaian secara bebas tentang tingkat kejujuran dan kebenaran dari laporan keuangan tersebut.

• Jasa Konsultasi Manajemen (Management Advisory Service).

Jasa konsultasi manajemen merupakan jenis pelayanan yang akan diberikan oleh akuntan publik (eksternal) tentang berbagai permasalahan manajemen yang seringkali muncul dalam perusahaan. Kegiatan seperti ini antara lain adalah untuk membantu pimpinan perusahaan dalam membuat anggaran sebagai alat utama untuk perencanaan dan pengawasan.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang pegawai akuntansi dan akuntan (akuntan publik) merupakan dua jenis profesi yang berbeda dari segi tugas dan wewenangnya masing-masing, sedangkan untuk persamaan mereka adalah sama-sama memberikan output untuk sistem informasi akuntansi, baik yg di butuhkan oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal perusahaan. Semoga bisa bermanfaat, terimakasih dan salam sukses.

Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

MENGAPA KITA BAYAR PAJAK? UNTUK APA PAJAK BAGI NEGARA? DI ARTIKEL INI JAWABANNYA

Setiap orang pastinya sudah mengenal pajak, apalagi para pengusaha. Sampai-sampai mereka harus berkonsultasi kepada ahli pajak (konsultan pajak) agar mereka dapat membayarkan ketentuan pajak dari bisnisnya. Namun apakah mereka memahami tentang apa itu fungsi sebenarnya dari pajak? Dan sepertinya masyarakat bahkan para pelaku bisnis sekalipun masih banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang apa saja fungsi dari pajak. Pajak sendiri berupa pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh seseorang dan badan usaha bagi kepentingan Negara dan akan digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat umum.

Dana yang diperoleh dari pembayaran pajak, akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas umum, melakukan pembangunan jalan dan masih banyak lagi yang lainnya, yang mana untuk pemungutan pajak itu sendiri telah diatur berdasarkan undang-undang. Sama halnya dengan yang lain, pajak juga memiliki beberapa kriteria yang seharusnya Anda sebagai warga Negara bahkan para pengusaha harus mengerti tentang apa saja setiap masing-masing kriterianya.

1. Kontribusi harus (wajib) bagi setiap warga Negara.

Kontribusi wajib bagi warga negara ini maksudnya adalah bahwa setiap orang yang tinggal dan menetap serta diakui sebagai warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal itu hanya akan berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi berbagai persyaratan secara subjektif dan objektif. Yang mana syarat secara subjectif dan objektif inilah yang nantinya akan menentukan berapa besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang telah ada.

2. Bersifat memaksa bagi setiap warga Negara.

Dalam hal ini pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara paksaan jika seseorang telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif, maka wajib baginya untuk membayarkan pajak. Dalam undang-undang perpajakan sudah pernah dijelaskan, bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak ingin membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan ada ancaman sanksi secara administratif maupun hukuman secara pidana. Jadi seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk membayar pajak.

3. Warga Negara tidak akan mendapatkan dampak dari pembayaran pajak secara langsung.

Meskipun pajak ini lebih bersifat memaksa bagi setiap warga negara untuk membayarnya, namun tidak lantas membuat warga Negara harus merasakan dampaknya secara pribadi. Mengingat hal itu karena pajak merupakan salah satu sarana dalam hal pemerataan pendapatan warga Negara. Jadi manfaat yang akan dirasakan adalah seperti adanya perbaikan-perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

4. Berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pajak ini telah diatur berdasarkan undang-undang. Mulai dari undang-undang yang mengatur tentang bagaimana mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Setelah mengetahui ciri-ciri pajak di atas, lalu seperti apa fungsi dari pajak itu sendiri? Pada dasarnya pajak bukan hanya berfungsi untuk pembangunan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat saja, namun pajak juga dapat berfungsi untuk banyak hal.

Berikut ini merupakan beberapa fungsi penting dari pajak, baik itu adalah bagi Negara maupun masyarakat yang harus Anda ketahui:

1. Berfungsi Sebagai Penganggaran (Fungsi Budgeter).

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan sumber pemasukan keuangan utama bagi Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari kebijakan wajib pajak ke dalam kas Negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan Nasional atau berupa pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak yang sesungguhnya adalah merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Berfungsi Sebagai Pengatur (Fungsi Regulasi).

Pajak merupakan alat utama yang digunakan untuk melaksanakan atau mengatur berbagai kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi sebagai pengatur tersebut memiliki hubungan yang sangat luas seperti:

• Dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
• Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
• Dapat memberikan proteksi (perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri), seperti contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• Dapat digunakan untuk mengatur dan menarik investasi modal yang ingin membantu perekonomian agar semakin lebih produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi).

Maksud dari fungsi pemerataan ini adalah pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kesenjangan antara ekonomi dan sosial diantara masyarakat tidak sampai terlalu jauh.

4. Berfungsi Sebagai Pengatur Stabilisasi.

Fungsi stabilisasi ini adalah berupa pajak yang dapat digunakan dalam upaya untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian Negara, seperti: untuk mengatasi atau menekan semakin tingginya tingkat inflasi, pemerintah yang menetapkan pajak yang sangat tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar juga dapat semakin dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi lemahnya kondisi ekonomi atau deflasi, pemerintah akan menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar masih dapat ditambahkan dan deflasi juga dapat di atasi.

Dari beberapa penjelasan seputar kriteria dan fungsi pajak besarta informasi lain yang terkait dengan pajak di atas, diharapkan akan semakin meningkatkan rasa tanggungjawab atas kewajiban untuk membayar pajak terhadap seluruh warga Negara demi kepentingan bersama atau juga untuk kepentingan Negara. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa pajak ini dapat membangun negara secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam upaya untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagai warga Negara yang baik, maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk memperhatikan betapa pentingnya fungsi pajak dan membayarnya sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang masih berlaku. Semoga bisa bermanfaat dan apabila pembaca tertarik mengenai perpajakan dan pembayaran pajak, dan untuk memudahkan menghitungnya serta membutuhkan software accounting sebagai penghitung pajak, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu! Terima kasih.

PAJAK BARANG & JASA (GOODS AND SERVICE TAX/GST) APAKAH SOFTWARE AKUNTANSI DIHARUSKAN UNTUK KOMPATIBEL DENGAN GST?

Pajak Barang dan Jasa (Goods and Service Tax) yang biasanya disingkat dengan GST yang selama ini sudah diterapkan oleh pemerintah Malaysia sejak 1 April 2015 yang lalu. Di Negara-Negara selain Malaysia, GST lebih dikenal dengan sebutan VAT (Value Added Tax/ Pajak Pertambahan Nilai) biasa disebut dengan PPN yang akan dikenakan pada setiap barang dan layanan publik. Di Indonesia sendiri, pajak tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 1983 yang bernilai 10% dari point of sale pajak yang lebih meluas kepada layanan yang disediakan oleh para wajib pajak asing di luar Indonesia jika layanan ini bisa menguntungkan Indonesia.

Sedangkan PPNBM merupakan GST atas barang mewah yang telah dikenakan secara khusus selain daripada PPN. PPNBM ini untuk jenis barang-barang mewah yang telah diproduksi dan diimpor ke Indonesia dengan tarif berkisar antara 10 sampai dengan 50% bahkan beberapa diantara item pajak tersebut bisa mencapai 75%.

PPN yang berlaku untuk penjualan produk-produk pertanian dengan jalan membedakan antara pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaan seperti ini harus dilakukan untuk melindungi pasar-pasar tradisional, industri rumahan, serta jenis-jenis usaha kecil lainnya yang telah dibebaskan dari penjualan dan pajak layanan. Selain untuk penjualan produk pertanian, PPN juga harus dikenakan karena adanya transfer barang maupun jasa yang kena pajak. PPN yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan tarif tunggal dan tarif yang masih berlaku saat ini adalah sebesar 10%.

PPN Telah Dikenakan Pada:

1. Pengiriman barang yang kena pajak (berwujud maupun yang tidak berwujud) oleh adanya entitas di Indonesia.
2. Impor barang-barang yang kena pajak.
3. Pemberian jasa kena pajak di Indonesia.
4. Pemanfaatan di Indonesia dari barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar Indonesia.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak Off Shore di Indonesia.
6. Ekspor barang-barang kena pajak, barang yang tidak berwujud dan juga jasa kena pajak oleh entitas di Indonesia.
7. Berbagai kegiatan-kegiatan konstruksi.
8. Penjualan aktiva tetap, termasuk juga transfer dalam perjalanan dari merger (kecuali PPN atas akuisisi asli dan tidak bisa dikreditkan).

Barang-barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

• Barang yang telah dihasilkan oleh pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tersedia di wilayah Indonesia, yaitu berupa: minyak mentah, gas alam, panas bumi, pasir dan juga kerikil, batubara (sebelum diproses untuk menjadi briket) dan bijih batu keras (besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak dan bauksit).
• Kebutuhan dasar yang banyak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan, yaitu berupa: beras, jagung, sagu, kedelai dan garam.
• Makanan dan minuman yang dijual di hotel-hotel, restoran, makanan toko, warung, dan sejenisnya, termasuk juga apakah untuk dine-in atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang telah diproses melalui jasa catering (yang boleh jadi juga mengalami pajak ganda karena pajak daerah yang telah diberlakukan).
• Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Layanan yang tidak dikenakan PPN:

1. Pelayanan medis dan kesehatan, termasuk dokter umum, spesialis dan dokter gigi, dokter hewan jasa, layanan ahli kesehatan (akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi), jasa midwifing, layanan paramedis dan perawat, rumah sakit, bersalin klinik, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, psikolog dan psikiater; dan perawatan medis alternatif.
2. Pelayanan sosial, termasuk panti asuhan, pemadam kebakaran, rehabilitatif lembaga, jasa penguburan dan layanan olahraga non-komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan, termasuk pinjaman, pinjaman, leasing, anjak piutang.
5. Bisnis kartu kredit, pembiayaan konsumen dan underwriting. Yang harus dicatat bahwa semua layanan yang telah ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan yang tidak otomatis memenuhi persyaratan sebagai jasa keuangan. Misalnya: produk asuransi yang dianggap dari layanan agen, bukan keuangan, yang dikenakan PPN.
6. Jasa asuransi yang mencakup kerugian, jiwa dan reasuransi, disediakan oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis asuransi, tidak termasuk layanan dukungan asuransi, seperti agen, penilaian klaim dan konsultasi.
7. Pelayanan keagamaan.
8. Pelayanan pendidikan, termasuk sekolah dan layanan pendidikan informal.
9. Seni dan hiburan.
10. Layanan siaran non-komersial.
11. Jasa transportasi publik atas jalan dan di atas air, serta jasa transportasi udara domestik (artinya terpisah dari jasa transportasi udara asing).
12. Jasa tenaga kerja, termasuk jasa tenaga kerja dan outsourcing dan penyelenggaraan pelatihan.
13. Layanan hotel, termasuk juga kamar dan fasilitas yang ditawarkan di sebuah hotel (namun ada kemungkinan pengenaan pajak daerah lainnya mungkin masih tetap berlaku).
14. Layanan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam konteks untuk menjalankan administrasi pemerintahan secara umum.
15. Jasa parker.
16. Layanan telepon umum koin.
17. Jasa pengiriman uang dengan wesel.
18. Layanan katering.

Pengecualian terhadap barang-barang dan jasa yang diberikan dari PPN adalah:

• Mesin dan peralatan modal dalam situasi tertentu.
• Listrik (kecuali kapasitas rumah tangga melebihi 6.600 watt).
• Pipa saluran air
• Ternak, unggas dan ikan pakan dan/atau bahan baku untuk pembuatan feed.
• Tanaman pertanian tertentu dalam keadaan alami yang ditanam langsung oleh petani.
• Benih-benih untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pembibitan dan sumber-sumber perikanan.
• Vaksin untuk polio.
• Buku teks.
• Piagam atau berupa pembelian kapal yang nantinya akan digunakan untuk pelayaran nasional dan perusahaan perikanan, bersama-sama dengan komponen yang terkait.
• Piagam atau berupa pembelian pesawat yang akan digunakan oleh perusahaan penerbangan nasional, bersama-sama dengan komponen yang terkait.
• Pembelian kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia dan terkait dengan komponennya.
• Konstruksi dan penjualan Rumah Subisidi Sederhana dari berbagai jenis.
• Peralatan dan perlengkapan alutsista (persenjataan) pendukung yang nantinya akan digunakan oleh TNI dan POLRI.

Indonesia sendiri tidak pernah menerapkan aturan timbal balik atas klaim yang telah diajukan oleh bisnis yang tidak establish. Adapun PPN yang tidak dapat dikenakan terhadap output PPN untuk pembelian adalah:

• Barang kena pajak/jasa/pemanfaatan jasa kena pajak dan barang-barang yang tidak berwujud dari luar Indonesia, sebelum entitas yang dianggap suatu Pengusaha Kena Pajak.
• Barang kena pajak atau jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan bisnis.
• Barang kena pajak atau jasa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha-bisa non-PPN.
• Kendaraan bermotor (sedan dan SUV) dan pemeliharaannya, kecuali sebagai komoditas atau penyewaan.
• Barang kena pajak, jasa kena pajak, barang kena pajak yang tidak berwujud dan kena pajak jasa dari luar Indonesia dengan faktur pajak yang tidak sah.
• Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak jika hasil pajak masukan dan dari hasil  pajak penilaian.
• Barang atau jasa kena pajak jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam bulanannya.
• Pengembalian PPN dan ditemukan oleh pihak audit.
• Barang-barang Kena Pajak, selain barang modal atau jasa kena pajak, sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai berproduksi dan PPN Masukan yang berusia lebih dari tiga bulan dan tidak dapat dipulihkan.

Meskipun demikian, penerapan VAT dan GST di Indonesia masih belum terlalu maksimal. Hal ini masih terlalu banyaknya usaha yang belum dikenakan PPN, karena untuk mengidentifikasi pajak dibutuhkan adanya sebuah kajian yang memakan waktu sangat lama. Beberapa item terbaru yang disasar oleh PPN mulai tumbuh pada bisnis baru yang sudah mulai booming, seperti penjualan online, forex, maupun penggunaan uang maya (bitcoin dan lain sebagainya). Dengan berbagai alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa software akuntansi masih belum diwajibkan untuk memenuhi kompatibilitas dari Goods and Service Tax (GST). Semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terimakasih dan salam sukses.

Apabila pembaca membutuhkan software Accounting yang berhubungan dengan ppn, software HRD, Payroll yang berhubungan dengan pph, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

Scroll to top