Tag: Info Pajak

KETENTUAN TARIF PAJAK UKM DAN UMKM 0,5% AKAN SEGERA BERLAKU SECEPATNYA

Saat ini, para wirausahawan UKM dan UMKM dapat bernafas lega, karena Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk jenis Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahunnya, termasuk juga koperasi akan segera diberlakukan.

Pihak pemerintah akan berencana untuk memangkas pajak UMKM yang awalnya adalah 1% menjadi 0,5% dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun maksimal adalah Rp 4,8 miliar.

“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya untuk saat ini sudah sampai pada tahap akhir. Jadi dari berbagai rapat harmonisasi yang telah diikuti oleh beberapa instansi seperti: Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi UMKM, telah menetapkan tarif PPh final terbaru yang sudah dinyatakan ke dalam RPP adalah sebesar 0,5%,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas dalam keterangan secara tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Kemenkop dan pihak UKM sebelumnya melalui surat Menteri Koperasi dan UKM pada tahun 2017 lalu telah mengusulkan agar tarif PPh final melalui PP nomor 46 2013 yang telah dinilai masih terlalu memberatkan dan dapat diturunkan menjadi 0,25%. Revisi tersebut telah benar-benar disepakati dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja,  sehingga kemungkinan untuk dapat diberlakukan adalah dalam waktu dekat.

“Nantinya akan ada perubahan secara signifikan dalam aturan tersebut, diantaranya adalah tentang penurunan tarif PPh final (pajak UMKM) dari yang awalnya 1% menjadi 0,5% atas omzetnya. Kedua, penerapan PPh final berbatas waktu,” kata dia.

Yuana secara lebih jauh telah menjelaskan, bahwa pada RPP tersebut juga disebutkan terdapat adanya kebijakan batas waktu (sunset clause) bagi para wajib pajak (WP) yang menggunakan tarif final seperti ini, yaitu empat tahun bagi WP badan tertentu seperti: (koperasi, CV, dan firma), tiga tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas (PT), dan tujuh tahun untuk WP perorangan.

Melalui kebijakan sunset clause atau batas waktu untuk pengenaan pajak, Kementerian Koperasi dan UKM semakin mendorong para pelaku UMKM untuk semakin lebih tertib pembukuan dan mengedukasi dirinya sendiri untuk lebih tertib dalam menyusun laporan keuangan dari usahanya.

“Jadi, setelah batas waktu sudah tiba, maka WP akan dapat melaksanakan pembukuan dan menyelenggarakan kewajibannya sesuai dengan rezim secara umum atau pajak normal yang sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang lebih mengacu kepada Pasal 17,” ungkap dia.

Kemudahan Lainnya

RPP tersebut juga telah memberikan berbagai keleluasaan bagi para UMKM yang merugi untuk menggunakan mekanisme pajaknya secara normal dengan menyampaikan laporan keuangan pada saat pelaporan SPT Tahunannya, dengan mekanisme kompensasi kerugian yang terjadi selama 5 tahun. Namun, untuk tahun-tahun selanjutnya UMKM yang bersangkutan harus tetap konsisten dalam menggunakan tarif pajak normal.

Yuana juga tak menampik jika adanya sunset clause akan semakin menuai berbagai macam tanggapan, terutamanya adalah dari para pelaku UMKM. Namun, dia menilai, bahwa kebijakan sunset clause sebagai salah satu sarana untuk pembelajaran bagi WP Orang Pribadi maupun WP Badan, agar secara bertahap dapat melaksanakan pembukuan dengan lebih tertib.

Karena, pembukuan dan pencatatan keuangan dalam proses bisnis merupakan suatu keharusan sebagai salah satu bagian dari manajemen keuangan, antara lain adalah agar dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank.

“Ini merupakan semangatnya positif. Dalam artian, diberikan waktu dan pada akhirnya UMKM secara bertahap diharapkan akan memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan keuangannya sendiri yang sesuai standar akuntansi yang berlaku. Sistem pembukuan merupakan salah satu needs/kebutuhan dalam upaya untuk peningkatan kinerja UMKM.”

Keuntungan PPh Final Batas Waktu

Pada sisi lain, Yuana menyatakan bahwa dengan diberlakukannya sunset clause, maka diharapkan pihak pemerintah akan dapat mendukungnya melalui pelatihan dan pendampingan bagi para UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, serta advokasi dan pemahaman tentang kewajiban dalam membayar pajak.

“Batas waktu (sunset clause) telah memberikan kebebasan bagi para UMKM untuk memilih menggunakan sistem pajak final atau normal. Selama masa sunset clause, pemerintah secara paralel juga selayaknya akan melaksanakan pelatihan dan pendampingan dengan dukungan dari APBN dan APBD. Program tersebut diharapkan akan dapat semakin meningkatkan kontribusi untuk pembayaran pajak dari UMKM,” jelas dia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2016 tahun lalu, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 59,7 juta yang lebih banyak didominasi oleh para pelaku usaha mikro.
“Maka dari itu, diharapkan untuk adanya peningkatan dan sinergitas antar instansi yang terkait di tingkat pusat maupun dari daerah untuk upaya peningkatan kapasitas SDM UMKM dalam bidang administrasi dan pembukuan, serta kesadaran untuk taat dalam membayar pajak,” tandas dia.
Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian, terimakasih dan salam sukses. Maju terus untuk UKM dan UMKM Indonesia.

Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

Sumber : Klik

Scroll to top