Tag: Kantor akuntan publik

BEBERAPA PERSYARATAN YANG HARUS BISA DIPENUHI UNTUK MENDAPATKAN IZIN MEMBUKA JASA KAP (KANTOR AKUNTAN PUBLIK)

Apakah Anda pernah mendengar istilah dari Kantor Jasa Akuntansi, yang mana dari istilah tersebut banyak digunakan secara luas setelah mendapatkan pengakuan secara resmi dari Peraturan Menteri Keuangan No.25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.

Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan Akuntan Beregister Negara ini?

Akuntan Beregister Negara merupakan seorang akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang telah diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Register Negara Akuntan merupakan daftar yang memuat nomor dan nama dari orang-orang yang memang berhak untuk menyandang gelar Akuntan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.25/PMK.01/2014).

Untuk menjadi seorang Akuntan Beregister Negara seorang akuntan harus dapat memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan berikut, yaitu:

1. Telah dinyatakan lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan professional, sehingga bisa mendapatkan sebutan/gelar Ak (Akuntan).
2. Berpengalaman dalam bidang akuntansi.
3. Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan, dalam hal ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Kantor Jasa Akuntansi tidak bisa berjalan tanpa adanya seorang akuntan yang telah ber Register Negara, yang mana sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kantor Jasa Akuntansi hanya dapat didirikan dan mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan jika didirikan oleh seorang Akuntan Beregister Negara. Dengan demikian, maka dengan menjadi seorang Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi saja masih belum cukup agar dapat menjadi seorang Akuntan Beregister Negara dan mendirikan Kantor Jasa Akutansi yang keberadaannya telah diakui secara legal oleh negera.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan Kantor Jasa Akuntansi?

Syarat untuk pendirian Kantor Jasa Akuntansi telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, yaitu:

Pasal 9

1. Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Kantor Jasa Akuntansi memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang telah disepakati atas informasi keuangan, dan jasa dari sistem teknologi informasi.
3. Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu memberikan jasa asuransi, akan dikenakan sanksi administratif.
5. Kantor Jasa Akuntansi yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

Pasal 10

1. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha:

a. Perseorangan.
b. Persekutuan perdata.
c. Firma.
d. Koperasi atau perseroan terbatas.

2. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.
3. Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Akuntan yang berkewarganegaraan Indonesia.
4. Kantor Jasa Akuntansi yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), yaitu dipimpin oleh Akuntan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, akan dikenakan sanksi administratif.
5. Dalam hal pimpinan Kantor Jasa Akuntansi yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi berupa pencabutan dari Register Negara Akuntan, maka Kantor Jasa Akuntansi tersebut akan diberikan waktu paling lama adalah selama 6 (enam) bulan untuk menggantikan pimpinan Kantor Jasa Akuntansi tersebut.
6. Kantor Jasa Akuntansi yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), yaitu tidak mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi atau mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi namun melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 11

1. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan.
2. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu didirikan dan dikelola oleh lebih dari 1 (satu) orang Akuntan, akan dikenakan sanksi administratif.
3. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c didirikan dan dikelola oleh paling sedikitnya adalah 2 (dua) orang Rekan dan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan.
4. Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3), jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing paling banyak adalah 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan.
5. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma yang telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), yaitu:

a. Didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Rekan.
b. Akuntan yang menjadi Rekan dalam Kantor Jasa Akuntansi tersebut kurang dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan.
c. Rekan yang berkewarganegaraan asing lebih dari 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan, akan dikenakan sanksi administratif.

6. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) didirikan dan dikelola dengan syarat pemimpin utamanya adalah seorang Akuntan.
7. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk badan usaha koperasi yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), yaitu pemimpin utamanya bukan Akuntan, akan dikenakan sanksi administratif.
8. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e yang didirikan dan dikelola dengan persyaratan:

a. Pemimpin utamanya adalah seorang Akuntan.
b. Saham perseroan paling sedikit minimal adalah 51/100 (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia.
9. Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha perseroan terbatas yang telah didirikan dan dikelola dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 12

Kantor Jasa Akuntansi dapat menggunakan nama Akuntan yang merupakan pimpinan utama dan/atau Rekan pada Kantor Jasa Akuntansi yang bersangkutan atau menggunakan nama lain dengan syarat berikut:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
b. belum digunakan oleh Kantor Jasa Akuntansi lain.
c. telah menjadi hak milik umum.

Pasal 13

1. Menteri memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
2. Pemberian izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang sudah ditandatangani oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
3. Untuk mendapatkan izin usaha, Kantor Jasa Akuntansi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
c. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
d. Membuat surat pernyataan tentang pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikitnya adalah:

1. Nama dan alamat Akuntan.
2. Nama dan domisili Kantor Jasa Akuntansi.
3. Maksud dan tujuan pendirian Kantor Jasa Akuntansi.

e. Memiliki akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) sampai dengan dengan huruf (e).
f. Melengkapi formulir permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana yang telah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
g. Membuat surat pernyataan bermaterai yang cukup dan sudah berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang telah disampaikan adalah benar sesuai dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

4. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (f) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri dari:

a. Foto copy piagam Register Negara Akuntan.
b. Foto copi bukti anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
c. Daftar Akuntan bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan.
d. Foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan atau atas nama Kantor Jasa Akuntansi untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan.
e. Surat pernyataan seputar pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermaterai yang cukup bagi bentuk usaha perseorangan.
f. Akta untuk pendirian yang telah disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang telah berbentuk usaha selain perseorangan.
g. Rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Jasa Akuntansi.
h. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti domisili Akuntan.
i. Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor.
j. Foto tampak depan dan ruangan kantor Kantor Jasa Akuntansi.
k. Surat persetujuan dari seluruh Rekan Kantor Jasa Akuntansi tentang penunjukan salah satu Rekan menjadi pemimpin dalam hal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma.
l. susunan pengurus dalam hal Kantor Jasa Akuntansi yang sudah berbentuk usaha koperasi atau perseroan terbatas.

Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

Scroll to top